Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelenggarakan rapat dengar pendapat yang cukup penting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026. Rapat ini menjadi sorotan utama karena membahas isu krusial terkait alokasi dana pendidikan di Indonesia.
Keluhan Anggota DPR Terkait Dana Pendidikan
Dalam rapat tersebut, Andi Muawiyah, anggota Komisi X yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan tegas menyampaikan keluhan mendalam. Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa dana pendidikan yang seharusnya dapat dialokasikan secara optimal untuk mendukung perguruan tinggi justru mengalami pengurasan signifikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dampak pada Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Andi Muawiyah secara khusus menyoroti isu uang kuliah tunggal (UKT) yang dinilai sangat penting dalam konteks pendidikan tinggi. Menurut penuturannya, situasi ini telah mulai memunculkan gejala kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Ketidakseimbangan dalam pembiayaan pendidikan berpotensi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.
"Ibu pimpinan ini juga merasa gamang karena di tengah-tengah keinginan kita untuk memberikan pendidikan lebih baik untuk perguruan tinggi, universitas terkuras dananya untuk MBG itu. Gimana ini? Ini pertanyaan paling pokok," ujar Andi Muawiyah dengan nada serius, seperti dikutip dari siaran langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Ke Depan
Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran yang mendalam di kalangan legislatif mengenai prioritas alokasi anggaran pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis, meskipun memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan gizi masyarakat, ternyata dianggap berdampak negatif terhadap sektor pendidikan tinggi.
Beberapa poin kritis yang muncul dari rapat ini antara lain:
- Ketersediaan Dana: Perguruan tinggi menghadapi keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur, penelitian, dan beasiswa.
- Keadilan Sosial: Munculnya kecemburuan di masyarakat akibat ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas.
- Kebijakan Pemerintah: Perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skala prioritas dalam pembagian anggaran negara.
Rapat dengar pendapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi yang seimbang antara kebutuhan gizi masyarakat dan pembangunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia.
