Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali melimpahkan berkas perkara Tifauzia Tyassuma, alias Dokter Tifa, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada 28 Juli 2026. Perkara ini masih berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan terhadap Presiden Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Pelimpahan ini dilakukan setelah dakwaan sebelumnya dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim karena ketidakcermatan JPU dalam menyusun surat dakwaan.
Pelimpahan dan Sidang Perdana
Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Taringan, mengonfirmasi bahwa berkas perkara dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jktim telah resmi diterima pengadilan. "Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026," ujar Immanuel dalam pernyataannya, Rabu (29/7/2026).
Perkara ini akan disidangkan oleh majelis hakim yang terdiri dari Christina Endarwati sebagai ketua, serta Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina sebagai anggota. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026. Immanuel menambahkan bahwa JPU memilih untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali, tanpa mengajukan perlawanan terhadap putusan sela sebelumnya. "Atas putusan sela kemarin, Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan, melainkan memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali," jelasnya.
Dakwaan Sebelumnya Dinyatakan Batal
Sebelumnya, pada 23 Juli 2026, PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh tim advokat Dokter Tifa. Majelis hakim memutuskan bahwa surat dakwaan JPU dengan nomor register PDM/Daftar-133/M.1.14/EOH.2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 dinyatakan batal demi hukum. Dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati membacakan, "Mengadili permohonan tim advokat diterima dan dakwaan JPU batal demi hukum dikabulkan. Oleh karena itu materi perlawanan yang tidak perlu dipertimbangkan."
Menurut pertimbangan majelis, surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut mensyaratkan agar surat dakwaan menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat terjadinya perbuatan. Majelis menilai JPU tidak cermat karena memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama namun berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Hal ini menyebabkan dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi ketentuan hukum.
Langkah JPU: Perbaiki Dakwaan
Alih-alih mengajukan perlawanan atas putusan sela, JPU memilih untuk memperbaiki kelemahan dalam surat dakwaan. Langkah ini dinilai lebih efisien untuk melanjutkan proses persidangan. Dengan diperbaikinya dakwaan, JPU berharap perkara ini dapat segera diputus oleh majelis hakim. Dokter Tifa sendiri sebelumnya telah divonis bebas dalam kasus serupa di tingkat pengadilan sebelumnya, namun kali ini JPU mengajukan dakwaan baru dengan konstruksi hukum yang berbeda.
Jadwal Sidang dan Prospek
Sidang perdana yang akan digelar pada 6 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak. JPU akan berusaha membuktikan dakwaan yang telah diperbaiki, sementara tim kuasa hukum Dokter Tifa dipastikan akan kembali mengajukan eksepsi jika ditemukan kelemahan. Pengamat hukum menilai bahwa keberhasilan JPU dalam memperbaiki dakwaan akan sangat menentukan kelanjutan perkara ini. Publik pun menanti apakah majelis hakim akan mempertahankan sikap kritisnya terhadap kualitas dakwaan JPU.
