Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ancaman narkotika di Indonesia masih berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago saat membacakan amanat presiden dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lido, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).
Pemanfaatan Teknologi oleh Sindikat Narkotika
Prabowo menilai permasalahan narkotika semakin kompleks. Sindikat narkotika kini memanfaatkan teknologi untuk memasarkan barang haram tersebut. "Jaringan sindikat internasional kini memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan penyelundupan transnasional yang canggih. Mereka menyasar negara kita karena mereka tahu Indonesia adalah pasar yang cukup besar," ujar Prabowo dalam sambutan yang dibacakan Djamari.
Fluktuasi Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2008, angka prevalensi berada di tingkat 1,99%, lalu naik menjadi 2,23% pada tahun 2011, sebelum turun menjadi 2,18% pada tahun 2014. Penurunan berlanjut mencapai 1,77% pada tahun 2017. Namun, angka kembali meningkat menjadi 1,80% pada tahun 2019 dan 1,95% pada tahun 2021. Pada tahun 2023, angkanya turun menjadi 1,73%. Namun, pada tahun 2025, angka prevalensi naik menjadi 2,11% atau setara dengan 4,15 juta jiwa positif.
Komitmen Pemerintah Memberantas Narkoba
Pemerintah terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika. Prabowo sebelumnya telah memberikan penguatan total kepada BNN dalam memberantas narkoba, termasuk dukungan teknologi dan anggaran. "Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini, karena ancaman narkotika masih berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan di tingkat nasional," tegas Prabowo.
