Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menyasar Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Anom ditangkap di Jakarta bersama 20 orang lainnya, menjadikan total 21 orang yang diamankan dalam operasi ini.
Lokasi dan Detail Penangkapan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa para tersangka diamankan di tiga lokasi berbeda. "Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Rinciannya, 15 orang diamankan di Pemalang, lima orang di Jakarta, dan satu orang di Purworejo.
Dari total 21 orang, sebanyak 12 orang akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. "Dari 12 orang tersebut, lima di antaranya yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. (Bupati) tadi malam sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," ujar Budi. Untuk tujuh orang lainnya, enam dari Pemalang dan satu dari Purworejo, dijadwalkan tiba di gedung KPK pada siang hingga sore hari.
Status Hukum Anom Widiyantoro
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status Anom Widiyantoro, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam operasi ini, KPK juga menemukan uang tunai sebesar Rp 2 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.
OTT ke-18 Sepanjang 2026
Penangkapan Anom Widiyantoro menjadi operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. OTT pertama dilakukan pada awal Januari dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Beberapa OTT sebelumnya melibatkan sejumlah kepala daerah, di antaranya Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Selain itu, KPK juga menangkap pejabat eselon satu seperti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta Kepala KPP Madya Banjarmasin dan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
Rentetan OTT ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, meskipun tidak ada operasi serupa pada Mei 2026. Penangkapan Anom Widiyantoro diharapkan dapat mengungkap lebih banyak praktik korupsi di daerah.
