KPK Tangkap Bupati Cilacap dalam Operasi Dugaan Suap Proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus yang menyebabkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026). OTT ini dilakukan terkait dugaan kuat penerimaan yang diperoleh Bupati Syamsul dari berbagai proyek yang berlangsung di Kabupaten Cilacap.
Dugaan Penerimaan dari Proyek di Cilacap
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa terdapat indikasi penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati dalam kaitannya dengan proyek-proyek yang ada di wilayah Cilacap. Pernyataan ini disampaikan langsung di gedung KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.
"Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," tegas Budi Prasetyo di hadapan para wartawan. Penjelasan ini memperkuat dugaan bahwa operasi ini berfokus pada praktik suap yang melibatkan proyek pembangunan.
Total 27 Orang Diamankan dalam Operasi
Dalam operasi yang digelar hari ini, tim KPK berhasil mengamankan total 27 orang. Salah satu dari mereka adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sendiri. "Hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap," ungkap Budi Prasetyo.
Budi menambahkan bahwa ke-27 orang yang terjaring terdiri dari penyelenggara negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kemungkinan juga terdapat pihak dari sektor swasta. Saat ini, semua pihak yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
Status Hukum dan Proses Pemeriksaan
KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT ini. Hingga saat ini, mereka masih berstatus sebagai terperiksa. Proses pemeriksaan sedang berlangsung untuk mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut.
Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, Wakil Bupati Cilacap tidak termasuk dalam daftar orang yang diamankan dalam operasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa fokus operasi mungkin lebih spesifik pada lingkaran tertentu di sekitar Bupati.
Operasi tangkap tangan ini menandai langkah tegas KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya yang melibatkan proyek-proyek pembangunan. Masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, yang diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.
