Istana Buka Suara Soal Penggeledahan Kantor PU oleh Kejati DKI: Pemerintah Dukung Penuh Hukum
Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya secara tegas menyatakan bahwa pemerintah memiliki sikap terbuka dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan menyusul terjadinya penggeledahan di ruang kerja beberapa pejabat tinggi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada hari Kamis, 9 April 2026, dengan fokus pada ruang kerja Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
"Ya, silakan digeledah. Intinya kita terbuka untuk hukum," ujar Teddy dengan nada yang jelas dan tegas. Ia lebih lanjut menekankan bahwa prinsip keterbukaan terhadap penegakan hukum bukanlah hal baru, melainkan arahan langsung dari Presiden. Presiden selama ini konsisten mendorong agar setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan tanpa pandang bulu.
"Siapa pun, bila benar dan terbukti, silakan diperiksa, baik ke dalam maupun ke luar," tambahnya. Teddy juga menyebut bahwa penggeledahan oleh Kejati Jakarta merupakan bagian integral dari proses hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Pemerintah, menurutnya, tidak akan menghalangi atau mengintervensi langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.
Menteri PU Melaporkan Penggeledahan ke Presiden
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa ia sempat melaporkan insiden penggeledahan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk meminta izin agar para penyidik dapat bekerja dengan lebih leluasa dan tanpa hambatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan tebang pilih atau diskriminasi dalam proses penyelidikan.
"Mereka kemudian minta izin untuk masuk ke ruangan. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden, dan saya mengatakan kepada Pak Presiden: 'Pak, saya izin memberikan keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ke ruangan siapa pun.' Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih," ungkap Dody di Ditjen SDA, Kementerian PU, pada Jumat, 10 April 2026.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung memberikan persetujuan dan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Dody mengaku tidak mengetahui secara detail kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan, namun ia memastikan bahwa penyidik telah mengunjungi berbagai lokasi, termasuk Gedung Utama, Gedung Cipta Karya, dan Gedung Sumber Daya Air.
Barang-Barang yang Disita dalam Penggeledahan
Selain dokumen-dokumen penting, Dody menyebutkan bahwa penyidik juga menyita berbagai catatan, buku, tanda terima, dan komputer. Secara total, terdapat 16 item yang dibawa oleh penyidik untuk keperluan investigasi lebih lanjut. Saat ini, pihak Kementerian PU masih menunggu hasil audit internal yang sedang dilakukan.
Tujuan dari audit internal ini adalah untuk memastikan akuntabilitas dan integritas di dalam kementerian. Sayangnya, sistem yang digunakan sedang dalam proses perbaikan dan pembaruan, sehingga memerlukan waktu tambahan.
"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan efektivitas, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat. Karena itu yang selalu didiskusikan oleh Pak Presiden kepada kami-kami; satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu itu harus memberikan manfaat 10-20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi itu yang kami kerjakan hari ini," jelas Dody dengan penuh semangat.
Penggeledahan ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung transparansi dan penegakan hukum, sekaligus mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam birokrasi. Proses hukum diharapkan berjalan lancar dan adil untuk menjaga kepercayaan publik.
