DPRD Sumsel Anggarkan Rp 486,9 Juta untuk Meja Biliar di Rumah Dinas Pimpinan
DPRD Sumatera Selatan menganggarkan pengadaan dua meja biliar untuk dua pimpinan dewan di rumah dinas mereka. Rencana ini telah menarik sorotan publik karena nilai anggarannya yang mencapai ratusan juta rupiah.
Detail Anggaran dan Pembenaran dari Humas
Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto, membenarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp 151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp 335,9 juta, dengan total Rp 486,9 juta.
Hadiyanto menyatakan bahwa pengadaan meja biliar ini merupakan kebutuhan penunjang aktivitas anggota dewan. Pernyataan ini muncul di tengah upaya efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Klaim Ketua DPRD Sumsel sebagai Fasilitas Latihan
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang juga menjabat sebagai Ketua POBSI Sumsel, menjelaskan bahwa rencana pengadaan masih dalam tahap perencanaan. Dia mengklaim bahwa meja biliar tersebut akan digunakan sebagai tempat alternatif bagi atlet biliar Sumsel untuk berlatih.
"Semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian," ujar Andie. "Jadi selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas."
Meski demikian, Andie mengaku memahami keprihatinan masyarakat dan menegaskan bahwa setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan. "Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan," tambahnya.
Kritik Keras dari Anggota DPR RI dan Wamendagri
Kapoksi NasDem Komisi II DPR, Ujang Bey, menanggapi rencana ini dengan keras. Dia menilai belanja tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah situasi efisiensi anggaran.
"Publik akan sulit merasionalisasi pengeluaran anggaran untuk pengadaan meja biliar dengan alasan menunjang aktivitas pimpinan DPRD," kata Ujang. Dia mengingatkan agar APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melukai perasaan publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga memberikan sentilan terhadap anggaran ini. Dia menekankan bahwa alokasi anggaran semestinya didasarkan pada prinsip urgensi dan kebermanfaatan.
"Sebaiknya realokasi saja untuk hal yang lebih memberikan manfaat bagi pelayanan publik atau kinerja," ujar Bima. Dia berharap anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih prioritas.
Implikasi dan Tuntutan Evaluasi
Rencana pengadaan meja biliar ini telah memicu perdebatan mengenai penggunaan anggaran daerah yang efektif dan transparan. Kritik dari berbagai pihak menekankan pentingnya memprioritaskan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik.
DPRD Sumsel kini dihadapkan pada tuntutan untuk mengevaluasi kembali rencana ini, dengan mempertimbangkan arahan presiden tentang efisiensi anggaran dan kebutuhan mendesak masyarakat Sumatera Selatan.
