Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi target dalam OTT ke-18 sepanjang tahun 2026. Penangkapan ini terasa ironis karena hanya beberapa bulan sebelumnya, Anom Widiyantoro bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang justru menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025.
Bertemu KPK Bahas Pencegahan, Kini Terjerat OTT
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti tiga titik rawan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang, yaitu penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia. Anom Widiyantoro saat itu menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan demi kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan mengaku belajar dari pengalaman OTT terhadap pendahulunya, Bupati Pemalang periode 2021-2025 Mukti Agung Wibowo. ''Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senapas dan seirama,'' ujar Anom dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari Liputan6.com.
Namun, komitmen itu kini dipertanyakan setelah KPK menangkapnya dalam operasi senyap. Hingga saat ini, KPK belum merinci secara resmi kasus apa yang menjerat Anom Widiyantoro. Spekulasi beredar di kalangan publik, namun lembaga antirasuah masih melakukan pengembangan penyidikan.
OTT ke-18 Sepanjang 2026: Rentetan Penangkapan Pejabat
Penangkapan Anom Widiyantoro menambah panjang daftar OTT yang dilakukan KPK pada 2026. Tahun ini menjadi tahun yang sibuk bagi KPK, dengan total 18 OTT sejak Januari hingga akhir Juli 2026. Berikut rentetan OTT yang terjadi:
- Januari 2026: OTT pertama menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara (9-10 Januari). OTT kedua menjaring Wali Kota Madiun Maidi, dan OTT ketiga menangkap Bupati Pati Sudewo.
- Februari 2026: OTT keempat menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. OTT kelima menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. OTT keenam menangkap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
- Maret 2026: Bertepatan Ramadhan, KPK menangkap tiga bupati dalam OTT berbeda: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
- April 2026: OTT ke-10 menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
- Mei 2026: Tidak ada OTT.
- Juni 2026: OTT ke-11 membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. OTT ke-12 menangkap Bupati Muara Enim Edison, OTT ke-13 menangkap ASN BPK RI (lanjutan kasus sebelumnya), dan OTT ke-14 membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
- Juli 2026: OTT ke-15 menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, OTT ke-16 menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani, OTT ke-17 menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan kini OTT ke-18 menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Dampak dan Catatan Publik
Fenomena kepala daerah yang tertangkap KPK setelah mengikuti program pencegahan korupsi menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas upaya pencegahan yang selama ini digalakkan. Publik menanti pengungkapan kasus Anom Widiyantoro, termasuk jumlah uang yang terlibat dan pihak-pihak yang ikut terseret. KPK diharapkan dapat mengusut tuntas dan memberikan efek jera, mengingat Pemalang telah dua kali kehilangan bupati akibat OTT dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
