Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar seorang kepala daerah. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menjadi target operasi yang digelar di Jakarta pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Anom bersama empat orang lainnya diamankan di ibu kota dan langsung diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Kronologi Penangkapan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. "Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang, yang kemudian tadi malam sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Operasi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta. Tim KPK juga mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Pemalang dan Purworejo. Total, KPK mengamankan 21 orang dalam rangkaian OTT ini. "Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang," sebut Budi.
Barang Bukti dan Pemeriksaan
Dari operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2 miliar. Namun, KPK belum merinci lebih lanjut identitas pihak-pihak yang diamankan selain Anom. Saat ini, seluruh 21 orang yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. Budi menjelaskan bahwa lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. "Lima di antaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK," tuturnya.
Status Hukum Menanti
KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Artinya, dalam waktu dekat, KPK akan mengumumkan apakah Anom dan lainnya akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. OTT terhadap Bupati Pemalang ini merupakan yang kelima kalinya di Jawa Tengah pada tahun 2026, menunjukkan tingginya angka korupsi di daerah provinsi tersebut. KPK terus berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Publik pun menanti perkembangan kasus ini, terutama terkait asal-usul uang Rp2 miliar dan dugaan proyek atau kebijakan yang menjadi latar belakang suap. KPK diharapkan segera mengungkap secara transparan seluruh fakta dalam operasi senyap ini.
