TNI-Polri Kerahkan 785 Personel Hadapi Aksi Massa Tolak Freeport dan Konflik Dogiyai
Sebanyak 785 personel gabungan TNI-Polri, didukung oleh Satpol PP Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire, telah disiagakan untuk mengamankan rencana aksi massa yang menolak operasional PT Freeport Indonesia pada hari ini, Selasa (7/4/2026). Kapolres Nabire Samuel D. Tatiratu mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan demonstrasi dari Front Gerakan Rakyat yang menentang operasional PTFI sekaligus menuntut pengungkapan konflik di Dogiyai.
STTP Ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil
Samuel menjelaskan bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil. Dalam surat pemberitahuan itu, koordinator lapangan menggunakan nama samaran sehingga tidak memiliki penanggung jawab yang jelas, serta tidak mencantumkan jumlah massa yang akan terlibat. Meskipun demikian, aparat keamanan gabungan tetap mengambil langkah preventif maksimal dan memastikan pengawalan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat.
"Untuk memastikan kesiapan personel, hari ini kita selenggarakan apel untuk melihat kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi besok," tutur Samuel di Nabire, Senin (6/4/2026), seperti dilansir dari Antara. Ia menekankan bahwa aparat tidak menolak penyampaian aspirasi, tetapi harus dilakukan di tempat tujuan yang dicantumkan dalam surat, yaitu Kantor DPRP Papua Tengah.
Larangan Long March dan Pengamanan di Lima Titik
Dalam pelaksanaannya, para pemuda dan mahasiswa dilarang melakukan aksi pawai jarak jauh atau long march. Samuel menambahkan bahwa pengamanan ekstra disiapkan di lima titik kumpul massa untuk mencegah terjadinya long march yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. "Masyarakat Nabire sudah trauma, setiap ada aksi long march pasti menimbulkan gesekan-gesekan dan gejolak keamanan, itu yang kita cegah," ujarnya.
Aparat juga menyediakan masing-masing dua truk untuk mengangkut massa agar dapat menuju Kantor DPRP Papua Tengah dan menyampaikan aspirasi secara tertib. Seluruh personel diminta mematuhi prosedur tetap (protap) atau SOP serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pengamanan ini.
Fokus pada Pelayanan dan Pencegahan Konflik
Samuel menegaskan bahwa aparat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terhadap penyampaian aspirasi ini. "Kita memberikan pelayanan terhadap penyampaian aspirasi ini sehingga wajib hukumnya agar kita sebagai aparat untuk bisa memiliki rasa sabar yang besar," katanya. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menghindari eskalasi konflik dan menjaga keamanan di wilayah Nabire, terutama mengingat sejarah aksi massa yang sering memicu ketegangan.
Dengan siaga personel yang masif, TNI-Polri berharap aksi massa dapat berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat dan stabilitas keamanan di Papua Tengah. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan aspirasi disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
