Polri dan Kemenhaj Resmi Bentuk Satgas Haji untuk Berantas Ibadah Ilegal
Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah secara resmi membentuk Satgas Haji. Satuan tugas ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberantas praktik haji ilegal dan travel nakal yang kerap merugikan jamaah.
Fungsi dan Tugas Utama Satgas Haji
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa satgas ini juga berfokus pada perlindungan jamaah dari berbagai bentuk penipuan, serta menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah haji. "Penugasan Polri bersifat terpadu untuk menjamin penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal," ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Rabu, 15 April 2026.
Johnny menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, Polri akan menjalankan tiga fungsi utama:
- Fungsi Preemtif: Membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang bahaya haji ilegal, sosialisasi jalur resmi haji, dan penyuluhan hukum terkait penipuan travel. Polri akan bersinergi dengan Kementerian Agama RI dan pemerintah daerah.
- Fungsi Preventif: Mengawasi travel haji dengan memantau biro perjalanan, mendeteksi paket perjalanan yang menawarkan haji tanpa antre, serta pengumpulan intelijen terhadap sindikat. Pencegahan juga dilakukan dengan menggagalkan calon jamaah yang menggunakan visa tidak sesuai menjelang musim haji.
- Fungsi Represif: Melakukan penindakan hukum jika terjadi pelanggaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Pelanggaran yang diincar meliputi travel ilegal, penipuan jamaah, dan pemalsuan dokumen.
Pengamanan dalam Pemberangkatan Haji
Tak hanya itu, Polri juga akan mengamankan keberangkatan jamaah pada titik embarkasi maupun debarkasi untuk memastikan proses berjalan lancar. "Dengan pendekatan ini, Polri menjadi garda utama dalam memastikan haji berjalan aman, sah, dan sesuai aturan," tegas Johnny.
Pembentukan Satgas Haji ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi musim haji 2026, dengan harapan dapat mengurangi kasus-kasus ilegal yang kerap terjadi. Kolaborasi antara Polri dan Kemenhaj diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi jamaah haji Indonesia.
