Seorang pria di Bali tewas setelah diamuk massa karena dituduh mencuri ayam. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda di Morowali juga meninggal dunia usai dikeroyok warga setelah dituduh mencuri sepeda motor. Dua peristiwa ini hanyalah contoh terbaru dari fenomena main hakim sendiri yang kian marak di Indonesia. Ketika emosi masyarakat mengalahkan nalar hukum, aksi pengeroyokan massal seringkali berujung pada hilangnya nyawa.
Budaya Kekerasan Masih Mengakar
Menurut sosiolog Bayu A. Yulianto, salah satu faktor utama adalah budaya kekerasan yang masih kuat di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. "Anggapannya, kalau ada kekerasan bisa selesai masalah dan persoalan, tapi ini tidak bisa dibiarkan apalagi kita masyarakat beradab, berketuhanan. Ini tidak bisa dibiarkan menyelesaikan masalah dengan melakukan hal di luar prosedur hukum," ujar Bayu saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (28/7/2026).
Pembiaran Hukum Picu Kekecewaan
Faktor kedua adalah kesan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hukum, terutama kejahatan ringan seperti pencurian kendaraan bermotor atau hewan ternak. Masyarakat seringkali merasa laporan mereka tidak ditangani secara konkret, sehingga lambat laun mereka dipaksa menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. "Dan di sinilah level kesabaran masyarakat terbatas hingga memicu aksi main hakim sendiri," kata Bayu. Kekecewaan semakin besar karena kasus-kasus menengah atau ringan kerap berakhir tanpa kejelasan, sementara proses hukum terkesan lambat dan tidak responsif.
Media Sosial Memperparah Situasi
Faktor ketiga adalah peran media sosial yang masif. Platform-platform ini sering menjadi sarana penyebaran rumor dan informasi yang belum terverifikasi, sehingga kemarahan publik dengan cepat meluas dan memicu pengerahan massa dalam jumlah besar. "Jadi ada kombinasi beberapa faktor kekerasan di masyarakat. Budaya kekerasan di masyarakat, plus kejahatan tingkat kriminal low semacam ada pembiaran di masyarakat, ditambah lagi kontribusi medsos cukup masif. Padahal kontribusi sosmed itu akan semakin bahaya jika menyentuh identitas, SARA, ras, dan agama," ujar Bayu.
Respons Cepat Aparat Sangat Penting
Untuk mencegah aksi main hakim sendiri, Bayu menekankan pentingnya respons cepat dari aparat penegak hukum terhadap setiap laporan masyarakat. "Oleh karena itu, menurut saya kalau ada laporan cepat direspons aparat penegak hukum, supaya tidak meluas dan cepat melebar. Lalu dicari akar masalahnya. Karena kita ini memang negara hukum, tapi ketidakadilan sering kali muncul di masyarakat," pungkasnya. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan edukasi masyarakat tentang bahaya main hakim sendiri menjadi kunci untuk menekan fenomena ini.
