Pemerintah Larang Wisata Gajah Tunggang, Inpres Segera Diterbitkan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi melarang kegiatan wisata gajah tunggang di Indonesia. Kebijakan ini diumumkan oleh Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026).
Upaya Perlindungan Gajah
Rohmat menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk melindungi populasi gajah, keselamatan, dan kesejahteraan hewan tersebut. "Kebijakan ini diambil dalam rangka untuk melindungi populasi dari gajah, kemudian juga keselamatan dari gajah, termasuk juga animal welfare atau kesejahteraan dari gajah," ujarnya. Dia menambahkan bahwa keseriusan pemerintah diperkuat dengan rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan fokus pada penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan Kalimantan.
Respons Positif dari Publik
Kebijakan pelarangan gajah tunggang ini mendapatkan respons yang positif dari publik, baik nasional maupun internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengambil langkah tegas dalam melarang praktik tersebut untuk kebutuhan wisata. Rohmat menyatakan bahwa dukungan ini mencerminkan komitmen global terhadap konservasi satwa liar.
Alternatif Wisata Berbasis Gajah
Meskipun wisata gajah tunggang dilarang, aktivitas wisata berbasis gajah tetap dapat dilakukan dengan cara yang lebih edukatif dan ramah hewan. Rohmat menyarankan beberapa alternatif, seperti:
- Atraksi pemberian makan gajah
- Aktivitas memandikan gajah
- Kesempatan berfoto bersama gajah
Dia menekankan bahwa bentuk-bentuk wisata alam ini tidak melibatkan penungangan, sehingga lebih sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong industri pariwisata untuk berkembang ke arah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.
