Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan perubahan strategi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah ini diambil untuk memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran dan efektif menekan prevalensi stunting di wilayah yang paling membutuhkan.
Prioritas Baru MBG: Fokus pada Daerah Stunting Tinggi
Sudaryono menyatakan bahwa BGN telah melakukan pemetaan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Data tersebut mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam empat kategori: 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kategori sedang, 220 kategori tinggi, dan 92 kategori sangat tinggi. "Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang baik kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan khususnya di daerah-daerah yang memang angka stunting-nya tinggi dan sangat tinggi," ujar Sudaryono di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pemetaan Berdasarkan SSGI 2024
Pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. BGN akan memeriksa apakah di wilayah dengan angka stunting tinggi sudah tersedia dapur MBG yang dapat segera dioperasikan. "Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat. Yang tinggi dan sangat tinggi stunting-nya ini kemudian di mana, kita lihat sudah ada enggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu," jelas Sudaryono. Daerah yang sudah menjalankan MBG dengan baik akan tetap dipertahankan sambil dilakukan perbaikan di wilayah lain.
Integrasi Data NIK untuk Tepat Sasaran
BGN juga mulai mengintegrasikan data penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sinkronisasi data dengan Kementerian Kesehatan memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi balita, anak sekolah, dan ibu hamil, termasuk status stunting dan apakah mereka telah menerima manfaat MBG. Hal ini diharapkan dapat menghindari tumpang tindih penerima manfaat dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Perhatian Khusus untuk Indonesia Timur
Sudaryono juga menyinggung pemerataan pelaksanaan MBG di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan akan difokuskan ke daerah-daerah yang membutuhkan penanganan mendesak. "Terkait Papua 1 persen dan lain-lain, dan semua, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki," tegas Sudaryono.
Dengan strategi baru ini, BGN berharap program MBG dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan angka stunting nasional dan meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia.
