Menu MBG Ramadan Diprotes Kurang Gizi, Komisi IX DPR Desak Perketat Pengawasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menanggapi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di berbagai daerah, yang dinilai tidak memenuhi asupan gizi yang memadai. Yahya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun ke lapangan dan memastikan kualitas MBG selama bulan suci ini.
Anggaran dan Sorotan Masyarakat
Yahya menjelaskan bahwa anggaran makanan untuk MBG sebenarnya bukan Rp 15 ribu per porsi, melainkan Rp 10 ribu. "Sesuai peruntukannya, anggaran makanan untuk MBG adalah Rp 10.000. Kalau Rp 15.000 itu rinciannya Rp 2 ribu untuk insentif yayasan, Rp 3 ribu untuk operasional, dan Rp 10 ribu untuk makan MBG," kata Yahya kepada wartawan pada Rabu (25/2/2026).
Namun, yang menjadi sorotan masyarakat adalah menu selama Ramadan yang ditaksir harganya kurang dari Rp 10 ribu, bahkan hanya sekitar Rp 8 ribu. "Yang terdiri dari roti kering, kurma, telur, susu, dan pisang atau buah. Masyarakat sudah bisa menghitung harga MBG selama bulan Ramadan," ujarnya.
Akibatnya, banyak orang tua yang protes karena kecukupan gizinya berkurang. Bahkan, tidak sedikit pula yang menolak MBG tersebut, sambung Yahya.
Desakan untuk Badan Gizi Nasional
Yahya mendesak BGN untuk segera bertindak dengan turun ke lapangan guna memastikan kualitas dan keamanan MBG. "Atas kasus tersebut, BGN tidak boleh diam. Mereka harus turun ke lapangan memastikan kualitas dan keamanan MBG selama Ramadan tetap terjamin. Tidak boleh berkurang sedikitpun kualitas gizinya," tegasnya.
Terlebih, MBG saat Ramadan dibagikan tiga hari sekali. Yahya menekankan bahwa BGN harus menindak tegas jika ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional terkait kecukupan gizi dan keamanan makanan. "Jika terjadi dapur SPPG yang nakal dan tidak memenuhi standar, harus dikasih sanksi yang tegas, mulai dari teguran sampai diberhentikan sementara," ujarnya.
Yahya juga mendesak seluruh anggota BGN untuk meningkatkan pengawasan ketat di daerah binaan masing-masing. Dia mengingatkan bahwa gangguan dan protes dari warga berpotensi mengganggu proses puasa. "Saya mendesak seluruh aparat BGN untuk turun ke lapangan meningkatkan pengawasan yang ketat. Adanya gangguan dan protes dari warga dapat mengganggu kehidmatan dan kekhusukan ibadah puasa. Saya minta BGN ikut menjaga ketentraman orang-orang yang berpuasa," tuturnya.
Protes di Daerah dan Respons Pemerintah
Sebelumnya, menu MBG Ramadan banyak diprotes masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan anggaran Rp 15 ribu per hari, sehingga kurang asupan gizi. Salah satu contohnya terjadi di Palu, Sulawesi Tengah.
Protes itu diutarakan oleh seorang guru SDN 6 Kayumalue melalui rekaman video yang beredar di media sosial setelah menerima MBG pada Senin (23/2). Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido pun turun tangan dengan berkoordinasi bersama pengelola dapur MBG untuk melakukan pembinaan. "Saya mengapresiasi ibu guru. Kepedulian beliau terhadap anak-anak patut kita hargai. Ini bentuk perhatian agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan asupan yang sesuai standar gizi," ujar Reny dalam keterangannya pada Selasa (24/02).
Klarifikasi dari Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional (BGN) membantah besaran anggaran bahan makanan pada program MBG selama Ramadan sebesar Rp 15.000 per porsi. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa anggaran bahan makanan pada MBG ditetapkan sebesar Rp 8.000-10.000 per porsi.
Nanik menjelaskan bahwa besaran anggaran Rp 13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD serta Rp 15.000 untuk anak kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan. Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan atau mitra pelaksana. "Jadi, kami ingatkan kembali: anggaran bahan makanan untuk balita, PAUD, TK, RA, serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10.000 per porsi," ujar Nanik dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2).
Dengan demikian, isu ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program MBG selama Ramadan untuk memastikan asupan gizi yang layak bagi penerima manfaat.
