Jabar Ambil Alih Pembiayaan JKN untuk Warga Miskin yang Dinonaktifkan Kemensos
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat secara resmi mengumumkan akan mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga tidak mampu yang kepesertaannya telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Keputusan strategis ini diambil sebagai upaya konkret untuk memastikan kelompok rentan, terutama pasien dengan penyakit kronis, tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala oleh persoalan administrasi yang menghambat.
Respons atas Penonaktifan Kepesertaan Berdasarkan SK Kemensos
Langkah proaktif dari Dinkes Jabar ini merupakan respons langsung terhadap penonaktifan kepesertaan PBI JKN yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut telah menimbulkan dampak signifikan dan langsung terhadap masyarakat miskin yang selama ini sangat bergantung pada jaminan kesehatan dari negara.
Kelompok yang paling terdampak termasuk pasien dengan kondisi kesehatan serius seperti:
- Pasien kanker yang memerlukan terapi rutin
- Penderita thalasemia yang butuh transfusi darah berkala
- Pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah secara berkelanjutan
Tanpa kepesertaan aktif dalam JKN, mereka berisiko kehilangan akses terhadap perawatan medis yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka.
Komitmen untuk Kelancaran Akses Layanan Kesehatan
Dengan mengambil alih pembiayaan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak kesehatan warga, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Kebijakan ini dirancang untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan memastikan bahwa proses administrasi tidak menjadi penghalang bagi siapa pun untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan.
Langkah ini juga mencerminkan upaya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi masalah sosial, meskipun terdapat perbedaan kebijakan. Diharapkan, intervensi ini dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam menangani isu serupa, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terabaikan dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
