Wagub Aceh Usulkan antuan APBN untuk 500 Ribu Peserta BPJS di Daerah Bencana
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, mengungkapkan sebuah usulan penting terkait dengan jaminan kesehatan bagi warganya. Dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), ia menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar 500 ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Aceh dapat ditanggung pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari Dana Daerah ke APBN: Perubahan Pendanaan Akibat Bencana
Dek Fadh menjelaskan bahwa sebelumnya, 500 ribu jiwa tersebut dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu dana yang berasal dari pemerintah daerah. Namun, dengan kondisi Aceh yang saat ini terdampak bencana, ia mengusulkan peralihan pendanaan ini ke APBN. "Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500.000 jiwa yang ditanggung dengan dana APBA Pak, dana daerah Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN," ujarnya dalam paparannya di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026).
Ia menekankan bahwa sebagai daerah yang mengalami bencana, Aceh memiliki hak untuk mengajukan usulan semacam ini. "Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui," tambah Dek Fadh, seraya berharap usulan tersebut dapat segera mendapatkan persetujuan.
Fokus pada Penanganan Bencana dan Dampaknya terhadap Kesehatan Warga
Wakil Gubernur Aceh tersebut menyatakan bahwa saat ini, pemerintah daerah sedang fokus pada penanganan bencana yang melanda wilayahnya. Oleh karena itu, ia berharap agar beban pembiayaan BPJS untuk 500 ribu warga dapat dialihkan ke APBN, sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan daerah yang sedang dalam masa pemulihan. "Karena untuk mengingat mereka yang 500.000 orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat. Ada 500.000 jiwa Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500.000 jiwa Pak," ucapnya dengan penuh harap.
Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja pimpinan MPR RI ke Aceh, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
- Ketua MPR RI Ahmad Muzani
- Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, A. M. Akbar Supratman
- Pimpinan dari semua fraksi, seperti Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, Anton Sukartono Suratto
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Dedi Iskandar Batubara
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar
- Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
- Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah
- Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan dan sejumlah staf khusus
Usulan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Aceh yang terdampak bencana, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan tetap terjaga di tengah situasi yang sulit. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih berkonsentrasi pada upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana, sementara jaminan kesehatan warga didukung oleh pendanaan nasional.
