270 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Jakarta Terdampak Penonaktifan, Pemprov DKI Jamin Layanan Tetap Berjalan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa sebanyak 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan kepesertaan per 1 Februari 2026. Keputusan ini berdasarkan instruksi dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Meski ratusan ribu warga terdampak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan tanpa pengurangan apapun.
Pemprov DKI Siap Menanggung Layanan Kesehatan
Dalam keterangannya di Puskesmas Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026), Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI akan hadir untuk menanggung layanan kesehatan bagi warga yang terdampak penonaktifan tersebut. "Pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, Pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama," tegasnya.
Layanan yang dijamin tidak hanya mencakup pengobatan ringan, tetapi juga penyakit-penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi. "Tidak ada berkurang termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan," jelas Pramono.
Mekanisme Pengalihan Peserta ke Skema Pemprov DKI
Untuk menjamin kelancaran layanan, Pemprov DKI akan mengalihkan peserta penerima manfaat yang belum tereaktivasi ke skema kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. "Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya untuk itu, ada yang disebut segmen PBPU BP Pemda. Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum tereaktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," tandas Pramono.
Langkah ini diambil sambil menunggu pemutakhiran data dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan selama proses transisi.
Normalisasi Sungai Ciliwung Sudah Dimulai
Di sisi lain, Gubernur Pramono juga memastikan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung telah dimulai. Proses pembebasan lahan disebutnya hampir rampung. "Seperti yang saya sampaikan, normalisasi Ciliwung kita sudah mulai. Pembebasan lahannya sudah hampir selesai," kata Pramono di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pada Minggu (8/2/2026).
Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mempercepat pembebasan lahan. "Jadi semua ada 14 penlok (penetapan lokasi) yang sudah saya tanda tangani dan sudah dilakukan pembebasan lahan. Mungkin hari Jumat besok saya bersama Bapak Nusron Wahid, Pak Menteri ATR/BPN akan melakukan seremoni untuk itu," ujarnya.
Pembuatan Tanggul Dijadwalkan Mulai Maret
Selanjutnya, pembuatan tanggul akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bulan Maret sudah mulai dibuat tanggul oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU yang tanggung jawab," pungkas Pramono.
Upaya normalisasi Sungai Ciliwung ini merupakan bagian dari rencana aksi pengendalian banjir di Jakarta, sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum. Pramono menegaskan bahwa ini adalah upaya serius Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir dalam jangka menengah.
