DPR Desak BPJPH Segera Sertifikasi Halal Juru Potong di Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aprozi Alam, secara tegas mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi juru potong ayam dan daging yang beroperasi di seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keterangannya pada Senin, 9 Februari 2026, Aprozi menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden, sehingga seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk BPJPH, wajib memberikan dukungan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Kehalalan sebagai Bagian Integral dari Penyediaan Pangan
Menurut Aprozi, aspek kehalalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyediaan pangan, khususnya pada program strategis nasional seperti MBG yang menyasar masyarakat luas sebagai penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa kejelasan dan kepastian halal harus dipastikan sejak dari proses pemotongan hingga produk siap dikonsumsi. "BPJPH perlu segera mengambil langkah konkret, termasuk bersinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan, untuk memastikan seluruh juru potong ayam dan daging di dapur MBG tersertifikasi halal," tegasnya.
Percepatan Sertifikasi untuk Cegah Keraguan Publik
Selain itu, Aprozi juga mendorong percepatan proses sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang disajikan oleh dapur MBG kepada penerima manfaat. Ia menilai percepatan ini sangat penting untuk mencegah keraguan publik serta menjaga kredibilitas program prioritas pemerintah. "Saya mendorong BPJPH agar segera memproses sertifikat halal atas produk yang diberikan oleh dapur MBG kepada penerima manfaat. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat," tambahnya.
Aprozi berharap, melalui kerja sama lintas lembaga dan percepatan sertifikasi halal, Program MBG dapat terlaksana secara optimal serta menjadi contoh pelaksanaan kebijakan pangan nasional yang berkualitas, aman, halal, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai pasokan pangan memenuhi standar kehalalan yang ketat.
