Dedi Mulyadi Soroti Penonaktifan BPJS PBI yang Ganggu Pasien Kronis di Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini telah memicu keluhan yang meluas dari berbagai lapisan masyarakat, terutama warga Jawa Barat yang sedang menjalani pengobatan penyakit kronis dan sangat bergantung pada jaminan layanan kesehatan tersebut.
Dampak Serius bagi Pasien dengan Kondisi Berat
Sejumlah laporan yang diterima oleh Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa penonaktifan status BPJS PBI ini berdampak parah pada pasien dengan kondisi medis yang berat. Di antaranya adalah pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi secara rutin, penderita talasemia yang harus menjalani transfusi darah secara berkala, serta pasien gagal ginjal yang bergantung pada terapi cuci darah atau hemodialisa untuk bertahan hidup.
Penonaktifan status BPJS PBI ini membuat sebagian besar pasien kesulitan memperoleh layanan medis yang semestinya tersedia di rumah sakit. Banyak dari mereka terpaksa menanggung biaya pengobatan yang tinggi secara mandiri, padahal sebelumnya terbantu oleh program bantuan iuran dari pemerintah.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa situasi ini tidak hanya mengancam kesehatan pasien, tetapi juga menambah beban ekonomi keluarga yang sudah sulit. Ia mendesak adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani masalah ini secara cepat dan efektif, agar hak-hak kesehatan masyarakat tidak terabaikan.
