BGN Hentikan Sementara 47 SPPG Usai Temukan Roti Berjamur hingga Lauk Basi di Menu MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penghentian sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 Ramadhan. Langkah ini diambil menyusul temuan berulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Distribusi Kasus dan Temuan Tak Layak
Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB, 47 kasus tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah I mencatat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian.
Temuan yang ditemukan meliputi:
- Roti berjamur
- Buah busuk dan berbelatung
- Lauk basi
- Telur mentah atau busuk
- Menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas
Mekanisme Pengendalian Mutu yang Tegas
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar. "Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Nanik menjelaskan bahwa setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh. Keputusan ini diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.
Evaluasi Menyeluruh dan Sanksi Administratif
Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas. "Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi," kata Nanik.
Dalam beberapa kasus, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Namun demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.
Proses Pemulihan Operasional SPPG
SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. "Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali," tegas Nanik.
Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan gizi masyarakat meski pola konsumsi mengalami penyesuaian selama bulan puasa.
