Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan tegas membantah kabar yang menyebut pemerintah akan menutup warung milik masyarakat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam konferensi pers usai Seminar Nasional KDKMP di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/4/2026), ia menyebut isu tersebut sebagai hoaks kejam yang sengaja disebar untuk mengadu domba masyarakat.
Koperasi Desa Bukan Pengganti Warung Rakyat
Zulhas menjelaskan bahwa KDKMP tidak dirancang untuk menggantikan atau mematikan usaha warung kelontong milik warga. Sebaliknya, koperasi ini berfungsi sebagai infrastruktur penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah, sekaligus menjadi offtaker hasil pertanian masyarakat. "Tidak benar kalau ada isu warung-warung akan ditutup. Itu hoax yang sangat jahat. Tujuannya hanya ingin membuat masyarakat ribut," tegasnya.
Menurutnya, koperasi justru akan menjadi mitra strategis bagi para pemilik warung. "Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya. Kalau ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia, juga bisa melalui Koperasi Desa. Karena sekali lagi, koperasi ini bukan warung dan bukan supermarket," lanjut Zulhas. Dengan demikian, warung rakyat justru akan diuntungkan dengan adanya kerja sama langsung bersama koperasi.
Komitmen Pemerintah Kurangi Kemiskinan
Kehadiran KDKMP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan membuka keran penghasilan bagi warga desa. "Kita ingin terus berbuat baik agar kemiskinan berkurang, ekonomi desa bisa tumbuh, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan," tuturnya. Koperasi ini diplot sebagai infrastruktur strategis untuk mendistribusikan berbagai program kerakyatan secara tepat sasaran. "Semua nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi ini bukan supermarket," kata Zulhas.
Pemerintah menargetkan pembangunan 35 ribu unit KDKMP pada akhir Agustus 2026. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap, namun tahun ini ditargetkan selesai 35 ribu unit. "Memang bertahap, tidak sekaligus, tapi tahun ini sudah selesai 35 ribu akhir Agustus. Itu luar biasa, tidak lebih satu tahun sudah lebih 35 ribu lengkap dengan alat logistiknya, yaitu 1 truk dan 2 motor listrik," paparnya.
Bantahan Keras dari Mendes PDT
Yandri Susanto juga menepis keras gosip miring yang beredar di media sosial. "Walaupun ini sudah kami klarifikasi, banyak beredar di media sosial katanya Pak Menko Pangan dan Pak Mendes ingin menutup warung-warung di desa. Itu hoax," tegasnya di hadapan Zulhas. Ia menambahkan bahwa isu tersebut bahkan menyebut adanya larangan pedagang kelontong dalam radius 2 km, yang menurutnya juga bohong dan tidak berdasar.
Kemendes telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum penyebar kebohongan ini ke Mabes Polri. "Itu berita bohong. Mereka membuat itu pakai AI, dan itu Pak Menko, kami sudah laporkan ke Mabes Polri. Ya, jadi ini tidak benar," lanjut Yandri. Ia juga memastikan bahwa Zulhas adalah pejuang rakyat kecil dan UMKM, sehingga mustahil ia menutup warung-warung kecil di desa.
Lapangan Kerja Baru dan Dukungan Logistik
Pembangunan KDKMP secara masif dipastikan akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru di pelosok negeri. Zulhas menghitung, jika satu koperasi mempekerjakan enam atau tujuh orang saja, dikalikan sekitar 80 ribu desa, maka hampir setengah juta orang bisa bekerja. "Koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja. Koperasi dibangun secara besar-besaran agar dapat menyerap tenaga kerja di desa," terangnya.
Setiap KDKMP akan dilengkapi dengan kendaraan logistik super lengkap, yaitu satu truk dan dua motor listrik, untuk menunjang kelancaran distribusi dan bisnis warga desa. Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan masalah lahan, termasuk bagi desa yang lahannya kurang dari 1.000 meter persegi atau belum memiliki lahan sama sekali. "Kita Kemendes bersama Kemenko Pangan terus berkoordinasi terkait masalah lahan yang kurang, luas lahan kurang 1.000 meter persegi, tetap akan dibangun, termasuk yang belum punya lahan kita akan cari solusinya," ujar Yandri.
Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi
Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh konten visual manipulatif yang beredar liar di dunia maya. Yandri mengimbau para kepala desa, BPD, dan perangkat desa untuk tidak mempercayai informasi yang disebarkan melalui media sosial dengan memanfaatkan teknologi AI. "Jadi mohon para kepala desa, BPD, perangkat desa, semuanya yang ada di ruangan ini maupun yang ada di live streaming ini bahwa apa yang disampaikan oleh medsos yang pakai AI itu adalah bohong dan tidak berdasar," jelasnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan KDKMP untuk mencapai kemandirian finansial keluarga. Infrastruktur koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara signifikan.
