ARDI Menolak Keras Royalti Rp 25 Juta dari LMKN, Tuntut Keterbukaan Data
Organisasi pengelola royalti musik dangdut, Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), secara resmi menolak besaran royalti sebesar Rp 25 juta yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penolakan ini ditujukan untuk periode pertama tahun 2025, yaitu dari bulan Januari hingga Juni.
Ketua ARDI, Ikke Nurjanah, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat penolakan resmi terkait jumlah tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di kantor Soneta Record yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, pada hari Selasa tanggal 7 April 2026.
Alasan Penolakan: Kurangnya Transparansi dalam Perhitungan
Ikke Nurjanah menjelaskan bahwa penolakan tersebut bukan tanpa alasan. ARDI menuntut transparansi yang lebih jelas dari LMKN terkait dengan metode dan dasar perhitungan royalti yang diberikan. Menurutnya, tanpa keterbukaan data yang memadai, sulit bagi ARDI untuk menerima besaran royalti yang ditetapkan.
"Rp 25 juta itu kita melakukan surat menolak," tegas Ikke Nurjanah dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak para musisi dan pencipta lagu dangdut terlindungi dengan baik. ARDI berharap LMKN dapat memberikan penjelasan yang detail dan komprehensif mengenai bagaimana angka Rp 25 juta tersebut diperoleh.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Penolakan ini berpotensi memicu ketegangan antara ARDI dan LMKN, mengingat royalti merupakan sumber pendapatan penting bagi para pelaku industri musik dangdut. ARDI berencana untuk terus mendorong dialog dengan LMKN guna mencapai kesepakatan yang adil dan transparan.
Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan musisi dangdut, ARDI berkomitmen untuk memperjuangkan hak royalti yang sesuai dengan kontribusi dan popularitas karya-karya dangdut di pasaran. Proses negosiasi diharapkan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan bersama dalam industri musik tanah air.
