Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Pelaksanaan BSPS di Sumatera Utara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Desa Nagasaribu IV, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran program dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH). "Ada dua dukungan dari Kemendagri untuk program perumahan PKP, yaitu BSPS untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya tapi belum layak," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).
Target Perbaikan Rumah Meningkat Signifikan
Jumlah penerima Program BSPS di Sumatera Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup besar. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, melonjak drastis dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya sebanyak 1.982 unit. Angka ini menjadi bagian dari target nasional sebesar 400.000 unit rumah.
Dari 33 kabupaten dan kota penerima program di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi sebanyak 457 unit rumah. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kondisi permukiman di daerah tersebut.
Gotong Royong Kunci Keberhasilan Program
Dalam kegiatan tersebut, Tito menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat gotong royong masyarakat. Menurutnya, pembangunan rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga, yang berbeda dengan perumahan komersial.
"Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan," jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, ketersediaan rumah layak huni menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menangani permasalahan perumahan.
Kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tito mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah. Kemudahan tersebut meliputi:
- Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat mampu memperbaiki atau membangun rumah yang layak huni.
Apresiasi untuk Pemulihan Pasca Bencana
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pasca bencana di Humbang Hasundutan. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.
"Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka," pungkasnya. Apresiasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan pemulihan yang cepat dan efektif.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kerja sama multisektor dalam menyukseskan program perumahan.
