Menteri PKP Ungkap Penguasaan Lahan KAI oleh Pihak Lain, Serukan Ambil Alih untuk Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa banyak lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang diperuntukkan bagi hunian warga justru dikuasai oleh pihak lain. Dalam pernyataannya, Ara, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu untuk mengambil alih kembali aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
Negara Hukum, Tanah Negara untuk Rakyat
"Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu, ya," tegas Ara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 6 April 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal bagi kesejahteraan publik.
Menteri PKP menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik di bantaran rel kereta api bersama Direktur Utama KAI, Bobby Rasidini. Hasilnya, ditemukan banyak lahan strategis milik KAI yang saat ini dikuasai oleh entitas lain, baik perorangan maupun kelompok.
Lokasi Strategis di Jakarta, Bandung, dan Medan
"Dan saya juga kemarin datang sudah ke lokasi di Tanah Abang dan juga tadi datang ke Bandung tadi pagi dengan Dirut Kereta Api. Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," ujar Ara dengan penuh keyakinan. Lokasi-lokasi yang disebutkan, seperti Tanah Abang di Jakarta dan Bandung, merupakan kawasan yang sangat strategis secara ekonomi dan sosial.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa hunian yang akan dibangun di lahan tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok menengah yang membutuhkan. "Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," tambahnya, menegaskan urgensi program ini.
Groundbreaking di Bandung dan Rencana Ekspansi
Ara mengumumkan bahwa pemerintah akan segera melakukan peletakkan batu pertama atau groundbreaking di Bandung sebagai langkah konkret pemanfaatan lahan negara untuk perumahan rakyat. "Nanti dengan kereta api kita segera akan segera melakukan groundbreaking, ya di Bandung, ya untuk langkah-langkah strategi supaya bisa memanfaatkan lahan tanah-tanah negara untuk perumahan rakyat," jelasnya.
Rencana pembangunan hunian tidak hanya terbatas di Bandung, tetapi juga akan meluas ke Jakarta dan Medan. Ara menegaskan bahwa di banyak lokasi tersebut, lahan negara yang sangat strategis masih dikuasai pihak lain, sehingga diperlukan keberanian atau nyali untuk mengambil alih kembali.
"Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir, ya. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran," imbuhnya, menekankan pentingnya ketegasan dalam pengelolaan aset negara.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa tanah negara yang selama ini tidak termanfaatkan optimal dapat kembali berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyediakan hunian layak bagi warga yang membutuhkan.
