Keluhan Kebisingan Lapangan Padel di Cilandak, Pramono Anung Akan Panggil Pengelola
Warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas sebuah lapangan padel di daerah tersebut. Keluhan ini telah dilaporkan melalui berbagai kanal resmi, termasuk aplikasi JAKI dan media sosial, namun belum mendapat respons yang memadai hingga saat ini.
Respon Cepat dari Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara mengenai keluhan warga tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan akan segera menindaklanjuti laporan dengan memanggil para pengelola lapangan padel serta stakeholder terkait. Pemanggilan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat untuk membahas persoalan kebisingan yang mengganggu ketenangan lingkungan.
"Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh perizinan dan operasional usaha padel telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dampak Kebisingan terhadap Warga Sekitar
Seorang warga yang tinggal di kawasan Haji Nawi mengungkapkan bahwa suara bising dari lapangan padel tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri maupun warga sekitar. Keluhan ini telah disampaikan melalui unggahan di media sosial Threads, di mana warga tersebut juga menandai akun Gubernur Pramono Anung untuk mempercepat penanganan.
"Dia mengatakan suara bising dari lapangan padel itu mengganggu aktivitasnya dan warga sekitar," seperti dilaporkan dalam unggahan tersebut. Warga telah berupaya melaporkan masalah ini melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, namun belum ada tanggapan yang konkret sebelum intervensi langsung dari gubernur.
Komitmen Tegas dari Pemerintah DKI Jakarta
Pramono Anung menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran atau operasional yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga dan menjaga ketertiban umum di lingkungan permukiman.
"Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menegakkan regulasi dan merespons keluhan masyarakat dengan serius.
Langkah-Langkah yang Akan Ditempuh
Dalam pertemuan yang akan datang, Pramono berencana untuk meminta presentasi dari pengelola lapangan padel mengenai status perizinan dan operasional mereka. Ini termasuk evaluasi terhadap dampak lingkungan, seperti tingkat kebisingan, yang mungkin timbul dari aktivitas olahraga tersebut.
Diharapkan, langkah ini dapat menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak, baik pengelola usaha maupun warga sekitar. Dengan pendekatan proaktif ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan memastikan bahwa perkembangan usaha olahraga tidak mengorbankan kenyamanan masyarakat.
