Laporan IPBES: Model Bisnis Eksploitatif Ancam Keanekaragaman Hayati dan Kemakmuran
Jakarta - Model bisnis yang terlalu berfokus pada pertumbuhan dengan mengorbankan alam bukan hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga mengancam kepunahan dan kemerosotan kemakmuran jika tidak segera dikendalikan. Demikian temuan utama dalam Business and Biodiversity Assessment Report yang diterbitkan oleh Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sebuah lembaga riset global independen yang beranggotakan pemerintah dari lebih dari 150 negara.
Hubungan Merusak antara Bisnis dan Alam
Laporan ini, yang pertama kali menyatukan ilmuwan dan pelaku bisnis, bertujuan menata ulang hubungan antara alam dan perdagangan yang sering kali bersifat merusak. Ryo Kohsaka dari Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Universitas Tokyo, Jepang, yang menjadi penulis utama koordinator, menegaskan bahwa dunia usaha tidak dapat eksis tanpa keanekaragaman hayati. Namun, aktivitas bisnis justru menguras "fondasi kehidupan sehari-hari kita" dan merusak kontribusi alam bagi manusia.
Kohsaka memberikan contoh nyata: produk pertanian seperti buah-buahan bergantung pada penyerbuk yang terus menghilang akibat kerusakan alam, sementara habitat perikanan menyusut seiring matinya terumbu karang karena polusi dan perubahan iklim. Ximena Rueda, peneliti dari Universidad de los Andes, Kolombia, dan ketua bersama penilaian IPBES, menambahkan bahwa keterlibatan yang lebih baik dengan alam bukanlah pilihan bagi dunia usaha, melainkan sebuah keharusan untuk stewardship lingkungan yang vital bagi keberlanjutan keuntungan jangka panjang.
Pembiayaan yang Merusak dan Ketiadaan Akuntabilitas
Namun, untuk membalikkan arah aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan, dunia usaha harus menghadapi arus besar pembiayaan publik dan swasta yang menopang kegiatan bisnis perusak keanekaragaman hayati. Pada tahun 2023, sekitar US$7,3 triliun, dengan dua pertiganya berasal dari sektor swasta, mengalir ke perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak negatif langsung terhadap alam. Ironisnya, hanya sekitar 3% dari jumlah tersebut, atau US$220 miliar, yang diinvestasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati.
Analisis PBB pada Januari lalu menunjukkan bahwa "investasi merusak" alam nilainya 30 kali lebih besar dibandingkan pembiayaan untuk perlindungan lingkungan. Para penulis IPBES menyoroti adanya "insentif yang menyimpang" yang melanggengkan praktik bisnis merusak alam. Lebih lanjut, dunia usaha sering luput dari pertanggungjawaban karena pelaporan yang bersifat sukarela, dengan kurang dari 1% perusahaan terbuka secara publik menyebutkan dampak aktivitas mereka terhadap keanekaragaman hayati.
Risiko dan Transformasi Bisnis
Dari sudut pandang bisnis, investasi yang merusak ini sejatinya tidak berkelanjutan. Kohsaka menunjukkan bahwa meskipun nilai produksi pertanian global meningkat hingga 300% sejak 1970, pada 2019 hingga US$577 miliar nilai produksi tanaman pangan tahunan dunia berada dalam risiko akibat menurunnya keanekaragaman penyerbuk dan degradasi lahan.
Laporan IPBES menawarkan solusi dengan menyoroti risiko dan menyediakan perangkat untuk mentransformasi bisnis. Penilaian ini bertujuan menciptakan "lingkungan yang memungkinkan" bagi langkah-langkah keberlanjutan dengan menyelaraskan lima komponen utama: kebijakan, hukum, dan kerangka regulasi; sistem ekonomi dan keuangan; nilai sosial, norma, dan budaya; teknologi dan data; serta kapasitas dan pengetahuan.
Dengan menghadirkan lebih dari 100 contoh konkret, para penulis menyerukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, konsumen, pelaku usaha, LSM, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Stephen Polasky, pakar ekonomi ekologi dari Universitas Minnesota dan ketua bersama penilaian, menegaskan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih baik adalah kunci dalam mengelola risiko di seluruh perekonomian dan kehidupan sosial, bukan sekadar isu lingkungan yang abstrak.
