Backlog Perumahan di Jawa Tengah Turun Signifikan Sepanjang 2025
Angka kebutuhan rumah atau backlog di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah daerah, backlog berkurang sebanyak 274.514 unit dalam periode tersebut. Pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dengan berbagai asosiasi perumahan dan para pengembang di wilayah tersebut.
Data Terbaru dan Upaya Kolaboratif
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa pada awal tahun 2025, backlog perumahan tercatat mencapai 1.332.968 unit. Namun, melalui berbagai program dan kerja sama yang intensif, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Dengan demikian, sisa backlog hingga saat ini diperkirakan sekitar 1.058.454 unit.
Luthfi mengungkapkan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Rabu (11/2). "Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain," tegasnya dalam keterangan tertulis.
Program Pengentasan dan Dukungan untuk Masyarakat
Lebih lanjut, Gubernur Luthfi mendorong percepatan penuntasan backlog sebagai bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemprov Jateng telah menjalankan berbagai program, antara lain:
- Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
- Rehabilitasi perumahan
- Pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem
Ia juga meminta agar asosiasi perumahan dan pengembang turut memperkuat pasokan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto juga menjadi fokus utama.
"Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi," ujar Luthfi dengan penuh keyakinan.
Pertimbangan Lahan dan Koordinasi Daerah
Meski berkomitmen untuk mengurangi backlog, Luthfi menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus tetap memperhatikan ketersediaan lahan dan aturan tata ruang yang berlaku. Ia secara khusus menekankan bahwa lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman.
Koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota juga dinilai sangat penting, mengingat kewenangan tata ruang berada di tingkat daerah masing-masing. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang berkelanjutan.
Dukungan dari Asosiasi dan Kementerian
Di sisi lain, Ketua DPD REI Jawa Tengah, Hermawan Mardiyanto, menyebutkan bahwa dukungan dari Pemprov Jateng sangat krusial dalam mendorong pemenuhan kebutuhan hunian yang layak. REI Jateng secara rutin melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi setiap tiga bulan terkait percepatan program 3 juta rumah.
"Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan," kata Hermawan.
Ia juga menilai bahwa keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membantu pencapaian target, terutama setelah adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini diharapkan dapat semakin mempercepat penanganan backlog di masa mendatang.
