Harga LPG Nonsubsidi Melonjak Hingga 18%, Pemprov DKI Pastikan Stok Aman
Harga LPG nonsubsidi di DKI Jakarta mengalami kenaikan signifikan hingga sekitar 18 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa stok tetap aman dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan akibat kekhawatiran.
Detail Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa kenaikan ini terjadi pada LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg. LPG 12 kg naik sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.
Ratu menyatakan bahwa penyesuaian harga ini dipengaruhi oleh dinamika harga energi global, termasuk kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), peningkatan Indonesian Crude Price (ICP), serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur logistik energi.
Distribusi dan Stok LPG Tetap Stabil
Meskipun harga naik, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa distribusi LPG berjalan normal di seluruh wilayah Jakarta. Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi juga berjalan lancar ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan stok. Mereka mengimbau masyarakat agar tidak terpancing melakukan panic buying, yang justru dapat mengganggu kestabilan pasokan.
Antisipasi Peralihan ke LPG Subsidi dan Pengawasan Ketat
Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG 12 kg ke LPG subsidi 3 kg akibat selisih harga yang signifikan. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi terus diperkuat agar subsidi tetap tepat sasaran.
Ratu mengungkapkan bahwa monitoring akan dilakukan pada penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan. Pemprov juga mengimbau aparatur sipil negara dan masyarakat mampu untuk tetap menggunakan LPG nonsubsidi, guna menjaga ketersediaan LPG subsidi bagi yang berhak.
Mekanisme pembelian LPG 3 kg tetap menggunakan KTP yang terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Setiap transaksi dicatat sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran.
Dampak Terhadap Inflasi dan Pemantauan Lanjutan
Terkait dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi terhadap inflasi daerah, Pemprov DKI Jakarta menilai pengaruhnya relatif terbatas. Hal ini karena harga LPG subsidi 3 kg tetap stabil dan tidak berubah, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terjaga.
Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, memastikan bahwa kenaikan harga tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Dengan stok yang aman dan distribusi yang lancar, diharapkan situasi dapat tetap terkendali tanpa gejolak di pasar.
