BPJPH Dukung Sensus Ekonomi 2026 untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Tujuannya adalah memperkuat basis data nasional yang akurat dan terintegrasi, khususnya untuk pengembangan ekosistem halal di Indonesia.
Kolaborasi Strategis dengan BPS
Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menyatakan bahwa pengelolaan data terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini termasuk mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin meluas.
"Kita turut serta dalam mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 21 April 2026.
Dukungan Konkret di Lapangan
Sebagai bentuk dukungan nyata, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124 ribu pendamping PPH untuk membantu proses pemutakhiran data di lapangan. Ini bertujuan untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di seluruh Indonesia.
"Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara," tegas Babe Haikal.
Apresiasi dari BPS
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi kolaborasi yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Dalam kunjungan kerja ke kantor BPJPH, ia menyaksikan langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan modern dan mutakhir.
"Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis," ungkap Amalia.
Rencana Pelaksanaan Sensus
Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026 dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha. Pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 20 April 2026, Amalia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. "Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
