Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penambahan nilai rencana penerbitan obligasi daerah dari Rp 3,5 triliun menjadi sekitar Rp 5,2 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai perpanjangan jalur LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit.
Penambahan sebesar Rp 1,7 triliun ini dipicu oleh kebutuhan pendanaan untuk proyek LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas. Pramono menyampaikan hal ini di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/8/2026).
Kenaikan Nilai Obligasi dan Alasan di Baliknya
Pramono menjelaskan bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan adanya kenaikan rencana obligasi. Meskipun kemampuan pemerintah DKI Jakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp 20 triliun, ia memilih untuk bersikap konservatif dengan hanya menerbitkan obligasi senilai Rp 3,5 triliun. Namun, karena ada penambahan kebutuhan untuk LRT, nilai tersebut naik menjadi Rp 5,2 triliun.
"Jadi memang saya mendapatkan laporan ada kenaikan untuk rencana obligasi. Kemampuan pemerintah DKI Jakarta itu sekurang-kurangnya obligasinya sebenarnya kurang lebih Rp 20 triliun," kata Pramono. Ia menambahkan, "Tetapi saya meminta untuk konservatif. Keluarlah angka Rp 3,5 triliun, kemudian karena ada penambahan untuk LRT dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas kurang lebih Rp 1,7 triliun, sehingga ada penambahan itu."
Prioritas Penggunaan Dana Obligasi
Pramono menegaskan bahwa hasil penerbitan obligasi akan diprioritaskan untuk dua sektor utama, yaitu transportasi dan kesehatan. Dengan menggunakan obligasi untuk proyek LRT, ia yakin pembiayaan akan lebih tepat sasaran karena digunakan untuk infrastruktur produktif.
"Kalau digunakan untuk LRT pasti obligasi ini akan semakin prudent. Kenapa? Karena betul-betul digunakan untuk yang efektif," ujarnya. Ia juga menambahkan, "Jadi nanti obligasi ini secara prinsip akan kita gunakan dua: satu untuk rumah sakit, yang kedua untuk transportasi."
Target Penerbitan dan Dukungan Bank Dunia
Pramono berharap obligasi daerah dapat diterbitkan pada pertengahan 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta. Menurutnya, penerbitan obligasi ini akan menjadi tonggak baru dalam pembiayaan pembangunan daerah.
"Maka harapan saya kalau memang nanti bulan Juni tahun depan ketika kita 500 tahun dan bisa membuat obligasi yang pertama di republik ini, itu merupakan sinyal yang baik bagi Jakarta," tuturnya. Ia juga mengungkapkan bahwa rencana ini mendapat dukungan dari Bank Dunia (World Bank) setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan lembaga tersebut.
"Karena kemarin kami sudah bertemu dengan Vice President World Bank, mereka juga memberikan support untuk itu. Kalau itu bisa dijalankan, saya yakin ini akan baik bagi keuangan yang ada di Jakarta ini," pungkasnya.
