Airlangga Hartarto Soroti Kontribusi Besar Pariwisata bagi Ekonomi Nasional
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini didasarkan pada data terkini yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menyumbang kontribusi signifikan sebesar Rp945,7 triliun atau setara dengan 3,97% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2025.
Keberhasilan ini tidak lepas dari lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai angka 15,39 juta orang atau tumbuh sebesar 10,7% secara tahunan. Secara makro, sektor ini telah berhasil mengamankan devisa negara hingga USD18,91 miliar dan menjadi tumpuan hidup bagi 25,91 juta tenaga kerja di seluruh negeri.
Tantangan Global yang Menguji Ketahanan Pariwisata
Namun, di balik pencapaian gemilang tersebut, sektor pariwisata kini menghadapi ujian berat akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas global. Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan hingga 5.500 wisatawan mancanegara dan potensi kerugian devisa sebesar Rp184,8 miliar per hari jika tidak dimitigasi dengan langkah-langkah strategis.
Laporan terbaru dari InJourney Airports periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada 9 rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak langsung pada mobilisasi 47.012 penumpang, sementara tantangan semakin kompleks dengan meningkatnya harga avtur yang membebani biaya operasional.
"Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, dan membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional," tegas Airlangga dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Strategi Pemerintah untuk Memperkuat Fondasi Pariwisata
Pernyataan ini disampaikan Airlangga secara daring dalam acara Webinar Nasional bertajuk Tourism Under Fire: Dampak Eskalasi Konflik Global terhadap Pariwisata yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni NHI Bandung. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan beberapa langkah konkret yang dapat diambil pemerintah.
- Perluasan Bebas Visa Kunjungan (BVK): Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, implementasi kebijakan ini kepada 169 negara sejak 2015 telah memacu pertumbuhan wisatawan hingga 15% per tahun dan menciptakan 400.000 lapangan kerja baru. Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai respons cepat.
- Penguatan Pasar Domestik: Memanfaatkan momentum libur lebaran dengan mengadopsi konsep micro-tourism, yaitu destinasi dalam radius perjalanan darat yang dikemas untuk pengalaman mendalam. Pemerintah memberikan stimulus diskon transportasi dan kebijakan Work From Anywhere pada periode Lebaran 2026.
- Negosiasi Rute Internasional Baru: Memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi aman dan stabil, serta mempromosikan destinasi bagi Digital Nomad di wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, atau KEK Kura-Kura Bali untuk menangkap peluang migrasi talenta digital.
"Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high end dengan harga terjangkau perlu digaris besarkan," ujar Airlangga.
Kolaborasi sebagai Kunci Ketahanan Ekosistem Pariwisata
Airlangga menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam menentukan ketahanan ekosistem pariwisata menghadapi dinamika global. Ia menilai kondisi ini juga menjadi momentum peluang untuk memperkuat pondasi struktural dalam pembangunan pariwisata nasional.
"Saya berharap forum ini dapat menghasilkan ide-ide strategis yang berdampak terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mari kita pastikan pariwisata Indonesia tetap tangguh, resilien dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai gejolak geopolitik global," pungkas Airlangga.
