Pakar UGM Soroti Perlindungan Kesejahteraan Pengemudi Ojol
Seorang pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menekankan pentingnya adanya perlindungan kesejahteraan bagi pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam konteks meningkatnya jumlah pekerja di sektor transportasi digital yang sering kali menghadapi tantangan terkait hak-hak ketenagakerjaan.
Isu Ketenagakerjaan di Era Digital
Menurut pakar tersebut, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kerja, termasuk munculnya pekerjaan berbasis platform seperti ojol. Namun, sistem kerja ini sering kali kurang memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi para pengemudi. Faktor-faktor seperti ketidakpastian pendapatan, kurangnya asuransi kesehatan, dan minimnya perlindungan sosial menjadi perhatian utama.
Pakar UGM menjelaskan bahwa banyak pengemudi ojol bekerja dalam kondisi yang rentan, dengan jam kerja panjang dan risiko kecelakaan yang tinggi. "Tanpa regulasi yang jelas, hak-hak dasar pekerja bisa terabaikan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa perlindungan kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kesehatan dan keamanan kerja.
Rekomendasi untuk Regulasi yang Lebih Baik
Untuk mengatasi masalah ini, pakar merekomendasikan beberapa langkah, antara lain:
- Penyusunan regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja antara platform digital dan pengemudi ojol.
- Penerapan standar upah minimum yang adil dan transparan berdasarkan wilayah kerja.
- Penyediaan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja yang wajib diberikan oleh perusahaan penyedia layanan.
- Pembentukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pengemudi.
Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan serikat pekerja, dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. "Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan manusiawi," tegas pakar tersebut.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Perlindungan kesejahteraan pengemudi ojol tidak hanya bermanfaat bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Dengan kondisi kerja yang lebih baik, produktivitas dapat meningkat dan tingkat turnover pekerja bisa berkurang. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor transportasi digital yang lebih stabil dan inklusif.
Pakar UGM mengingatkan bahwa isu ini merupakan bagian dari tantangan lebih besar dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. "Kita perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak-hak dasar pekerja," katanya. Ia berharap sorotan ini dapat mendorong diskusi publik dan tindakan konkret dari pihak berwenang.
