Mendagri Tito Karnavian Dorong Percepatan Anggaran Rehab-Rekon
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Langkah ini penting agar kementerian dan lembaga terkait segera menangani berbagai persoalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Tito menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7). Dalam pertemuan itu, ia mengusulkan empat program super prioritas yang membutuhkan persetujuan segera.
Empat Usulan Anggaran Prioritas
"Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," kata Tito dalam keterangan tertulis. Keempat usulan tersebut meliputi:
- Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rehabilitasi tambak;
- Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah;
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak.
Tito menekankan bahwa sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar pemulihan dapat berjalan lebih optimal.
Anggaran Rehab-Rekon Sumatera Capai Rp100,1 Triliun
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera telah memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga tahun 2028. Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Pemantauan dan Transparansi kepada Masyarakat
Tito menegaskan bahwa Satgas akan terus memantau pelaksanaan rehab-rekon di lapangan. Ia juga meminta kementerian/lembaga dan Pemda aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat. "Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," pungkasnya.
Dengan percepatan persetujuan anggaran, diharapkan pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas utama.
