Zulhas Percepat Penataan 13 Ribu SPPG, Stunting Tinggi Jadi Prioritas
Zulhas Percepat Penataan 13 Ribu SPPG, Prioritas Stunting

Prioritas Penanganan Stunting di Wilayah Tertinggal

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penataan dan penyelesaian lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dua wilayah provinsi, yakni Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi prioritas utama karena tingginya angka stunting pada anak-anak. Dalam konferensi pers usai rapat terbatas perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Zulhas menyatakan bahwa target penyelesaian untuk kedua daerah tersebut adalah dalam waktu satu bulan.

“Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan,” ujar Zulhas, Rabu (29/7/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki gizi anak-anak di daerah yang paling membutuhkan intervensi cepat.

Evaluasi SPPG di Jawa dan Sumatera Berlangsung Dua Bulan

Selain prioritas di wilayah timur, Zulhas menjelaskan bahwa sebagian besar SPPG lainnya yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera memerlukan waktu evaluasi hingga dua bulan ke depan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional setiap titik SPPG, termasuk ketersediaan tenaga, logistik, dan sistem distribusi. Pemerintah menargetkan agar seluruh SPPG dapat berfungsi optimal dalam mendukung program MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

“Untuk SPPG di Jawa dan Sumatera, kami membutuhkan waktu evaluasi hingga dua bulan. Ini penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai standar,” tambah Zulhas. Rapat lintas kementerian dan lembaga juga menyepakati target penyelesaian pemutakhiran data sebanyak 63 juta penerima manfaat serta reposisi sasaran penerima MBG yang akan rampung dalam tenggat waktu satu bulan.

Presiden Instruksikan Pengecualian untuk Sekolah dengan Sarapan Baik

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengutip arahan Presiden mengenai sasaran penerima MBG. Presiden menekankan bahwa program ini diberikan kepada semua anak, kecuali mereka yang tidak membutuhkan, misalnya siswa SMA yang sudah memiliki sarapan bergizi dan berasal dari keluarga mampu. “Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau, misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya kemampuannya,” tegas Zulhas.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan prinsip keadilan dan efektivitas dalam pendistribusian bantuan, tanpa mengabaikan kelompok yang sudah mandiri.

Revisi Regulasi dan Koordinasi 17 Kementerian/Lembaga

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Zulhas menyebutkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, akan merevisi sejumlah regulasi operasional serta memaksimalkan koordinasi lintas 17 kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai tantangan tata kelola MBG yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, seperti masalah data penerima, distribusi, dan kualitas layanan.

Pemerintah optimistis bahwa perbaikan komunikasi publik, sinkronisasi data, serta penyempurnaan pelaksanaan regulasi yang tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG dan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28/2025 tentang tim koordinasi penyelenggaraan program MBG akan mampu menjawab kritik dan meningkatkan efektivitas program.

Target dan Harapan ke Depan

Dengan percepatan penataan 13 ribu SPPG, pemerintah berharap angka stunting di Indonesia dapat ditekan secara signifikan, terutama di daerah prioritas seperti Papua Pegunungan dan NTT. Sementara itu, evaluasi di Jawa dan Sumatera diharapkan rampung dalam dua bulan, sehingga seluruh SPPG dapat beroperasi penuh dan melayani 63 juta penerima manfaat yang telah diverifikasi. Zulhas menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG demi generasi yang lebih sehat.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga