Kemenag Tetapkan 1 Syawal 1447 H Jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026
Tim Rukyat Hilal Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh Anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag, Cecep Nurwendaya, dalam Seminar Sidang Isbat yang digelar di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/3/2026) sore.
Kriteria Hisab dan Rukyat dalam Penetapan
Menurut Cecep Nurwendaya, penetapan ini didasarkan pada perhitungan hisab yang menunjukkan bahwa ketinggian hilal di Provinsi Aceh telah memenuhi kriteria MABIMS dengan minimum 3 derajat. Namun, dia menegaskan bahwa hilal tersebut tidak memenuhi parameter elongasi minimum sebesar 6,4 derajat. "Secara hisab, tanggal 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 M," ujar Cecep dalam pernyataannya.
Dari sisi rukyat, Cecep menjelaskan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkisar antara 0,91 derajat hingga 3,13 derajat, dengan elongasi antara 4,54 derajat hingga 6,10 derajat. "Di seluruh wilayah NKRI, hilal tidak memenuhi kriteria visibilitas atau Imkan Rukyat MABIMS. Oleh karena itu, secara teoritis, hilal menjelang awal Syawal 1447 H pada hari rukyat ini diprediksi tidak mungkin untuk dirukyat," tambahnya.
Implikasi dan Dampak bagi Masyarakat
Penetapan ini memiliki implikasi signifikan bagi umat Muslim di Indonesia, karena menentukan hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Dengan jatuhnya 1 Syawal pada Sabtu, 21 Maret 2026, masyarakat dapat mempersiapkan perayaan dan tradisi silaturahmi dengan lebih matang. Keputusan Kemenag ini juga menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara metode hisab dan rukyat dalam penentuan kalender Islam, meskipun dalam kasus ini, hisab menjadi dasar utama akibat ketidakmampuan hilal untuk diamati secara visual.
Seminar Sidang Isbat yang digelar oleh Kemenag merupakan forum resmi untuk membahas dan memutuskan penetapan hari-hari penting dalam kalender Islam, memastikan konsistensi dan keakuratan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan keagamaan. Pengumuman ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan menghindari perbedaan pendapat di tengah masyarakat terkait waktu pelaksanaan ibadah.
