Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan berkantor di kawasan Kota Tua selama proses revitalisasi berlangsung. Keputusan ini diambil untuk memastikan pengawasan langsung terhadap proyek yang bertujuan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
Revitalisasi Kota Tua: Benchmark ke Kota Lama Semarang
Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Denny Aputra mengungkapkan bahwa revitalisasi kali ini menjadikan Kota Lama Semarang sebagai tolok ukur. "Kami akan revitalisasi Kota Tua. Harapannya, benchmark-nya ke Kota Lama Semarang. Rencananya, Wagub akan bekerja di sana dan membangun Kota Tua lebih baik lagi," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5).
Sejarah Revitalisasi Kota Tua
Kawasan seluas 334 hektare ini telah beberapa kali direvitalisasi. Revitalisasi pertama pada 1971-1977 meliputi Taman Fatahillah, Kali Besar, Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik, Gedung Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, dan gugus Pulau Onrust. Revitalisasi kedua pada 2004-2006 mencakup peresmian Museum Bank Mandiri dan Museum Bank Indonesia. Revitalisasi ketiga pada 2013 menyasar Gedung Kantor Pos Fatahillah dan beberapa gedung BUMN. Pada 2016-2018, revitalisasi meliputi Lokbin Taman Kota Intan dan Kali Besar sisi selatan. Revitalisasi kelima pada 2022 mencakup Stasiun Beos dan penataan parkir park and ride.
Pengawasan Langsung dan Pembentukan Pokja
Rano Karno menyatakan bahwa tujuan berkantor di Kota Tua adalah untuk mengawasi langsung proses revitalisasi. Ia telah membentuk kelompok kerja (Pokja) sebagai sarana koordinasi agar revitalisasi berjalan lancar. Kawasan Kota Tua akan dibagi menjadi tiga zona: zona inti, zona pengembangan, dan zona penunjang.
Prioritas Pembangunan: Parkir dan PKL
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutamakan pembangunan area parkir dan penataan pedagang kaki lima (PKL) dalam revitalisasi ini. Revitalisasi Kota Tua diproyeksikan sebagai destinasi wisata bagi masyarakat menengah dengan akses transportasi KRL atau MRT. Rano menambahkan bahwa revitalisasi ini juga merupakan upaya mengembalikan identitas Jakarta sekaligus memperkuat posisinya sebagai kota global yang berakar pada sejarah dan budaya.
