MUI dan Majelis Rasulullah Nilai Board of Peace Tidak Efektif, Desak Indonesia Keluar
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis secara tegas meminta agar Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan Cholil setelah memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/3).
"Saya kira soal BoP juga sama, kita minta ini tidak efektif ya keluar saja. Kemudian bagaimana bisa berperan Indonesia itu untuk masing-masing menghargai terhadap kedaulatannya masing-masing," ujar Cholil Nafis kepada para wartawan yang meliput.
Kekhawatiran atas Perang Berkepanjangan di Timur Tengah
Cholil menegaskan bahwa jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut, dampak kerugian akan semakin meluas. Dia menekankan pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
"Kemudian kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB, dan oleh karena itu karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung," tambahnya. Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam BoP dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian konflik.
"Kalau kita nanti lihat seperti apa laporannya, pak presiden. Jadi kalau kita kan melihatnya tidak efektif di BoP itu," tegas Cholil. "Karena ternyata penggagasnya juga tidak memberikan semacam gambaran baik track record maupun sekarang yang memihak pada perdamaian."
Pandangan Serupa dari Majelis Rasulullah
Permintaan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah Pusat, Nabiel Al Musawa. Dalam kesempatan tersebut, Nabiel mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan terkini, termasuk evaluasi terhadap BoP.
"Beliau (presiden) juga ingin mendengar masukan terkait perkembangan terkini, terkait BoP, mungkin masalah Iran dengan Amerika. Banyak hal," kata Nabiel di lokasi pertemuan. Dia secara khusus menyoroti ketidakefektifan BoP dan mendorong pemerintah untuk meninjau ulang keikutsertaan Indonesia.
"Kalau menurut kami keberadaan BoP kurang efektif. Jadi mungkin presiden perlu meninjau ulang, kalau bisa mengundurkan diri lebih bagus," tegasnya. Nabiel berharap dapat menyampaikan pandangan ini secara langsung jika diberi kesempatan dalam forum tersebut.
Fokus pada Kedaulatan dan Peran Diplomasi
Cholil Nafis juga menegaskan bahwa Indonesia harus memprioritaskan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara yang terlibat dalam konflik. Dia tidak ingin terjebak dalam urusan negara lain yang masih bergabung dengan BoP.
"Ya kalau mereka kan urusan mereka di BoP, yang kita pikirkan sekarang bagaimana bisa menghentikan perang. Karena mungkin Iran enggak mau berhenti sebelum membalas, sementara Amerika dan juga Israel juga akan perlawanan," ungkapnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa MUI lebih memilih pendekatan diplomasi yang independen dan tidak terikat dengan inisiatif yang dianggap bias.
Dengan desakan dari kedua lembaga keagamaan ini, tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk merevaluasi keanggotaannya dalam Board of Peace semakin menguat. Isu ini menjadi perhatian publik mengingat dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan posisi Indonesia di panggung internasional.
