Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Program Bedah 21.000 Rumah Layak Huni di Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk mengatasi tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki hunian layak.
Alokasi Signifikan untuk Atasi Masalah Hunian
Dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026), Tito menyebut alokasi yang disiapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya secara masif di Bumi Cenderawasih. "Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua]," ujar Mendagri.
Program ini mencakup bedah 21.000 unit rumah yang akan didistribusikan ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua. Dengan pembagian tersebut, setiap daerah diperkirakan mendapatkan jatah sekitar 500 rumah.
Bantuan untuk Beban Fiskal Daerah
Mendagri menjelaskan bahwa program pusat ini sangat membantu beban fiskal daerah. Menurut kalkulasinya, jumlah rumah yang dialokasikan sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana? Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait," tambah Tito.
Skema Pembiayaan dan Pembenahan Kawasan Kumuh
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait merinci bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga rumah subsidi. Selain bedah rumah, pemerintah juga fokus pada pembenahan kawasan kumuh di tiga lokasi strategis di Papua.
"Ada kawasan kumuh tiga lokasi yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk (Jayapura), kemudian di Papua Selatan, dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif," jelas Maruarar.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Pembangunan Tepat Sasaran
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para gubernur se-Tanah Papua. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan dapat memastikan pembangunan rumah layak huni di daerah perbatasan dan pelosok Papua berjalan tepat sasaran.
Program bedah rumah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dengan menyediakan hunian yang layak dan aman. Dengan alokasi yang masif, diharapkan angka hunian tidak layak di wilayah tersebut dapat berkurang secara signifikan dalam waktu dekat.
