Kemenbud dan BPK Gelar Entry Meeting untuk Audit Laporan Keuangan 2025
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud) telah menyelenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Acara ini berlangsung di kantor Kemenbud di Jakarta dan menandai langkah awal proses pemeriksaan yang bertujuan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen Kemenbud terhadap tata kelola keuangan yang tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komitmen untuk Akuntabilitas dan Transparansi
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa akuntabilitas keuangan memiliki makna strategis yang mendalam bagi pembangunan nasional.
"Setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional," jelas Fadli Zon dalam keterangannya pada Jumat, 13 Februari 2026.
Fadli Zon menambahkan bahwa Entry Meeting ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi antara Kementerian Kebudayaan dan BPK RI terkait tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pemeriksaan. Melalui komunikasi yang terbuka dan profesional, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lancar serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan di lingkungan Kemenbud.
Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan fondasi penting bagi keberhasilan program pemajuan kebudayaan. Tanpa dasar keuangan yang kuat dan transparan, upaya pelestarian dan pengembangan budaya nasional mungkin tidak akan mencapai hasil yang optimal.
Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan
Sekretaris Jenderal Kemenbud, Bambang Wibawarta, dalam laporannya menekankan bahwa Entry Meeting ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian integral dari sistem pengawasan eksternal yang bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perundang-undangan.
Bambang memandang bahwa pemeriksaan ini merupakan sarana evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban terhadap program dan anggaran. Pelaksanaan Entry Meeting ini menurutnya bukan sekadar tahapan formal pemeriksaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola.
"Entry Meeting merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," jelasnya.
Apresiasi dan Dukungan dari BPK RI
Di sisi lain, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, yang didampingi oleh sejumlah jajaran BPK RI, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan yang telah menunjukkan kinerja dan respons publik yang baik. Fathan Subchi juga menekankan pentingnya pola komunikasi yang efektif dan sinergi dengan tekad good governance.
"Kemanfaatan anggaran pasti harus bersama, tidak mungkin pemerintah sendiri, tidak mungkin teman-teman BPK sendiri, tapi satu sinergi yang kolaboratif antara dua kelembagaan ini," jelasnya.
Fathan Subchi didampingi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi; Direktur Pemeriksaan VI.B, Mujahidin Asa Putra; Kepala Subdirektorat Pemeriksaan VI.B.1, M. Sarifudin; Tenaga Ahli Anggota VI BPK RI, Muhammad Arif Rochman; serta perwakilan tim pemeriksa BPK RI.
Komitmen Kemenbud dalam Mendukung Pemeriksaan
Kemenbud berkomitmen untuk mendukung pemeriksaan yang independen dan objektif dengan menyediakan data dan informasi secara lengkap serta tepat waktu, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Komitmen ini diharapkan dapat mempercepat proses audit dan memastikan bahwa setiap temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk perbaikan ke depan.
Daftar Pejabat yang Hadir
Sebagai informasi, turut hadir sejumlah jajaran Kemenbud dalam acara ini, antara lain:
- Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo
- Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana
- Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra
- Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan
- Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti
- Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyithoh Annisa Ramadani Alkatiri
- serta jajaran pejabat lainnya di lingkungan Kemenbud.
Dengan diselenggarakannya Entry Meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan laporan keuangan Kemenbud tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan menghasilkan rekomendasi yang membangun untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.
