Bantuan Jaminan Hidup Korban Banjir Sumatera Terus Mengalir, Penyalurannya Dijaga Tepat Sasaran
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan bahwa penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial lainnya bagi penyintas bencana banjir terus berjalan dengan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, seluruh mekanisme penyaluran dilakukan melalui pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah atau bottom-up, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Mekanisme Penyaluran yang Akurat
Tito menjelaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan, termasuk untuk rumah rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan stimulan ekonomi, bergantung pada mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. "Ada yang cepat, ada yang lambat," ujarnya. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, melainkan karena variasi kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah.
Data penerima bantuan harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau data ganda. "Kami menemukan ada data ganda di lapangan. Karena itu verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran," tegas Tito.
Distribusi Bantuan di Tiga Provinsi
Data Satgas PRR per 13 April 2026 mencatat penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi yang terus disalurkan secara luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut rincian distribusinya:
- Provinsi Aceh: Kabupaten Pidie Jaya menerima total bantuan Rp123,66 miliar, diikuti Aceh Timur sebesar Rp37,68 miliar, dan Aceh Tengah sebesar Rp27,14 miliar. Daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga mendapat bantuan miliaran rupiah.
- Sumatera Utara: Bantuan disalurkan ke Tapanuli Selatan sebesar Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar.
- Sumatera Barat: Kota Padang Panjang menerima Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.
Komitmen Berkelanjutan dari Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara berkelanjutan tanpa henti selama data penerima telah tersedia dan tervalidasi. "Bantuan sosial pasca-kebencanaan terus kami salurkan. Tidak ada libur, selama datanya sudah ada, langsung kami salurkan," ujarnya saat penyaluran bantuan tahap II di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (10/4/2026).
Secara khusus di Aceh Tamiang, total bantuan sosial yang telah disalurkan mencapai Rp205,18 miliar, mencakup bantuan jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, hingga santunan bagi korban meninggal dan luka berat. Pada tahap kedua, bantuan yang disalurkan mencapai Rp76,68 miliar dengan rincian:
- Bantuan jaminan hidup bagi 20.908 jiwa senilai Rp28,22 miliar.
- Bantuan isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga sebesar Rp17,82 miliar.
- Stimulan sosial ekonomi untuk 5.491 kepala keluarga senilai Rp29,70 miliar.
- Santunan korban luka berat untuk 187 jiwa sebesar Rp935 juta.
Saifullah menegaskan seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara ketat oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung pemulihan pascabencana secara efektif.
