Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pascabencana: Aceh Tamiang dan Gayo Lues Jadi Fokus Utama
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan perkembangan terkini mengenai upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari ketiga provinsi tersebut, Aceh masih menjadi wilayah yang paling terdampak, sehingga pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan persentase menara telekomunikasi yang kembali beroperasi.
Prioritas pada Kabupaten dengan Pemulihan di Bawah 50%
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa pemulihan jaringan di Aceh telah mencapai di atas 80%. Namun, ia menekankan bahwa operator telekomunikasi kini harus fokus pada kabupaten dan kota yang masih memiliki tingkat pemulihan di bawah 50%. "Alhamdulillah Aceh sudah di atas 80%. Saya meminta operator kini fokus di kabupaten/kota yang masih di bawah 50%, yaitu Aceh Tamiang, Bener Meria, Gayo Lues," ujar Meutya Hafid dalam keterangan resminya.
Progres Pemulihan yang Signifikan di Tiga Provinsi
Pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Komdigi per 19 Desember 2025, tingkat pemulihan layanan Base Transceiver Station (BTS) di ketiga provinsi telah mendekati kondisi normal dengan rincian sebagai berikut:
- Provinsi Aceh: Persentase pemulihan meningkat drastis dari 40,43% pada 11 Desember 2025 menjadi 80,63% per 19 Desember 2025. Lonjakan ini terjadi dalam tiga hari terakhir seiring percepatan perbaikan infrastruktur dan normalisasi pasokan pendukung jaringan.
- Sumatera Utara: Kondisi jaringan relatif stabil sejak awal pemantauan, dengan tingkat pemulihan BTS berada di atas 95% dan meningkat menjadi 97,35% pada 19 Desember 2025.
- Sumatera Barat: Menjadi wilayah dengan tingkat pemulihan tertinggi, konsisten berada di kisaran 97-99% sejak 11 Desember 2025, dan mencapai 99,14% per 19 Desember 2025, yang mendekati pemulihan penuh.
Upaya pemulihan ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah terhadap dampak bencana alam yang melanda wilayah tersebut, dengan tujuan memastikan konektivitas telekomunikasi dapat segera pulih untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi.
