Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti derasnya arus informasi digital yang kerap digunakan untuk mendiskreditkan lembaga DPR. Dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026), Puan menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya meningkatkan disinformasi, tetapi juga memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik konstruktif dengan provokasi yang memecah belah.
Hoaks dan Kutipan Palsu Menggerogoti Kepercayaan Publik
Puan mengungkapkan sejumlah contoh hoaks yang beredar dan menargetkan DPR. Di antaranya adalah kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, hoaks tentang penolakan DPR terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset, serta penggunaan video lama yang diberi narasi baru tidak sesuai konteks. "Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun," ujar Puan.
Pentingnya Literasi Media Sosial dan Kehadiran Negara
Menurut Puan, kondisi ini menegaskan urgensi literasi media sosial bagi masyarakat dan perlunya strategi komunikasi negara yang tepat. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk membangun kepercayaan publik, yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi. "Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat," jelas Puan.
Kritik yang Membangun vs Provokasi Pemecah Belah
Puan juga mengingatkan bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik. Sebaliknya, setiap kritik harus bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa. Ia berharap dengan meningkatnya literasi digital dan kehadiran negara yang efektif, masyarakat dapat membedakan antara kritik yang membangun dan provokasi yang merusak. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
