Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendesak pemerintah untuk segera mempersiapkan fondasi pengembangan teknologi 6G sejak sekarang. Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari pengalaman implementasi 5G yang dinilai berjalan lebih lambat dibandingkan negara-negara lain.
Belajar dari Keterlambatan 5G
“Jangan sampai kita terlambat seperti 5G. Karena kalau kita tidak well planned, tahu-tahu lingkungan internasional sudah siap, sementara kita belum,” ujar Sarwoto dalam forum diskusi mengenai spektrum 6 GHz dan 6G di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Forum yang diinisiasi Mastel ini bertujuan mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri, hingga mitra internasional untuk menyusun pandangan bersama mengenai arah pengelolaan spektrum frekuensi. Spektrum ini akan menjadi fondasi bagi layanan 5G Advanced dan 6G di masa depan.
Alokasi Frekuensi 6 GHz Menjadi Kunci
Menurut Sarwoto, pembahasan saat ini tidak hanya sebatas teknologi 6G, tetapi juga bagaimana pemerintah mulai menentukan arah alokasi pita frekuensi, khususnya spektrum 6 GHz. “Yang kita bicarakan sekarang terutama adalah bagaimana alokasi frekuensi ke depan bisa menjawab kebutuhan 5G Advanced maupun layanan 6G,” katanya.
Ia menekankan bahwa persiapan sejak dini sangat penting karena pengembangan teknologi telekomunikasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan frekuensi, tetapi juga kesiapan ekosistem secara menyeluruh—mulai dari perangkat, aplikasi, hingga standar internasional. “Percuma kalau frekuensinya ada, tetapi handset-nya belum siap atau aplikasinya belum tersedia. Karena itu ekosistem harus dibangun bersama,” ucapnya.
Harmonisasi Standar Global dan Peran AI
Sarwoto juga menyoroti pentingnya Indonesia mengikuti harmonisasi standar global. Menurutnya, pengembangan teknologi telekomunikasi tidak bisa dilakukan secara terpisah karena harus tetap kompatibel dengan ekosistem internasional. Ia menambahkan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) akan semakin meningkatkan kebutuhan terhadap jaringan generasi berikutnya. AI tidak hanya melahirkan layanan baru, tetapi juga mengubah cara operator mengelola jaringan melalui otomatisasi dan optimasi berbasis kecerdasan buatan.
Kajian Ekonomi dan Risiko Keterlambatan
Lebih lanjut, Sarwoto mengingatkan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif mengenai pemanfaatan spektrum, termasuk menghitung manfaat ekonomi dari setiap kebijakan penataan frekuensi. “Pada akhirnya implementasi teknologi selalu berkaitan dengan aspek keekonomian. Karena itu penataan spektrum harus mulai dipersiapkan dari sekarang agar ketika ekosistem siap, Indonesia tidak kembali tertinggal dalam mengadopsi teknologi baru,” pungkasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mulai fokus pada riset antena performa tinggi untuk mendukung persiapan 6G. Sementara itu, prediksi menunjukkan bahwa pengguna 5G di Indonesia diperkirakan akan meledak hingga 213 juta pada tahun 2031.
