Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan tanggapan resmi terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang menggelar sayembara berburu begal dan jambret. Bima menekankan bahwa setiap inovasi daerah harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak melemahkan peran aparat penegak hukum.
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Jadi Kunci
Bima Arya menyatakan, "Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya." Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (27/7/2026).
Menurut Bima, meskipun sayembara tersebut merupakan bentuk inovasi, langkah utama yang harus dioptimalkan adalah patroli dan kehadiran aparat di lapangan. "Patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," tegasnya.
KDM Sediakan Hadiah Hingga Rp50 Juta
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengumumkan sayembara bagi warga yang mampu melumpuhkan para pelaku kejahatan jalanan. Besaran hadiah bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta, tergantung pada tingkat risiko dan aksi penangkapan. "Saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta, yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," ujar Dedi dalam pernyataannya pada Kamis (23/7).
Bima Arya menghormati inisiatif tersebut, namun mengingatkan agar tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan jajaran pemerintah daerah seperti Satpol PP dan Kesbangpol. "Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum," jelasnya.
Patroli Tetap Jadi Prioritas
Wamendagri menekankan bahwa patroli harus tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan adalah tolak ukur efektivitas pengamanan. "Kalaupun ada inovasi-inovasi lain, itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Tapi yang terpenting adalah patroli dan koordinasi yang solid," pungkas Bima.
Dengan adanya sayembara ini, diharapkan angka kriminalitas jalanan di Jawa Barat dapat ditekan, namun tetap dalam bingkai hukum yang berlaku. Pemerintah pusat melalui Kemendagri akan terus memantau pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.
