Jerman Wajibkan Izin Militer untuk Pria yang Tinggal Lama di Luar Negeri
Undang-undang dinas militer baru yang mulai berlaku di Jerman pada awal tahun 2026 telah menimbulkan gelombang kontroversi. Aturan ini bertujuan memperkuat kekuatan angkatan bersenjata Jerman atau Bundeswehr, terutama di tengah ancaman keamanan Eropa yang meningkat menyusul perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Namun, salah satu ketentuan yang kurang mendapat perhatian publik justru mewajibkan pria berusia 18 hingga 45 tahun untuk mendapatkan persetujuan dari Pusat Karier Bundeswehr jika ingin meninggalkan Republik Federal Jerman selama lebih dari tiga bulan.
Aturan Tanpa Pengecualian untuk Berbagai Keperluan
Media Jerman Frankfurter Rundschau melaporkan pada Jumat (03/04) bahwa aturan ini berlaku tanpa pengecualian. Hal ini mencakup pria Jerman yang berencana menjalani satu semester studi di luar negeri, bekerja di negara lain, atau bahkan melakukan perjalanan backpacking keliling dunia. Seorang juru bicara Bundeswehr mengonfirmasi laporan tersebut kepada kantor berita Jerman, DPA, dengan menjelaskan bahwa dalam situasi perang, militer perlu mengetahui jumlah pria yang tinggal dalam jangka panjang di luar negeri.
Meskipun undang-undang mewajibkan pengajuan izin, juru bicara tersebut menegaskan bahwa pusat karier militer juga diharuskan menerbitkan izin tersebut, asalkan tidak ada kewajiban dinas militer tertentu yang dijadwalkan pada periode yang diminta. "Karena dinas militer dalam hukum saat ini sepenuhnya bersifat sukarela, izin seperti ini pada umumnya harus diberikan," tambahnya. Namun, Kementerian Pertahanan Jerman mengakui dampak mendalam dari revisi undang-undang ini dan sedang menyusun aturan baru terkait pengecualian.
Konsekuensi dan Latar Belakang Aturan
Belum jelas konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh mereka yang meninggalkan Jerman lebih dari tiga bulan tanpa izin yang sesuai. Saat ditanya, juru bicara kementerian menegaskan bahwa aturan ini sebenarnya sudah ada sejak era Perang Dingin dan tidak memiliki relevansi praktis, serta tidak ada sanksi bagi pelanggarannya. Namun, hal ini tetap memicu kekhawatiran di kalangan warga, yang menganggapnya sebagai pintu bagi pemberlakuan kembali wajib militer bagi pria, yang sebelumnya dihentikan pada tahun 2011.
Undang-undang baru yang dikenal sebagai Military Service Modernization Act ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah tentara aktif dari sekitar 180.000 personel laki-laki dan perempuan saat ini menjadi 260.000 pada tahun 2035. Koalisi pemerintahan Kanselir Friedrich Merz sempat terpecah soal penerapan wajib militer, tetapi setelah perdebatan sengit, mereka mencapai kompromi dengan memutuskan bahwa dinas militer untuk sementara tetap bersifat sukarela.
Implikasi dan Kritik Terhadap Kebijakan
Mulai tahun ini, semua pria yang memasuki usia 18 tahun diwajibkan mengisi formulir berisi pertanyaan tentang pendidikan, kondisi kesehatan, dan kesediaan untuk bertugas di angkatan bersenjata. Untuk perempuan, pengisian formulir ini bersifat sukarela karena konstitusi tidak mewajibkan mereka mengikuti dinas militer. Selain itu, mulai pertengahan 2027, semua pria berusia 18 tahun juga diwajibkan mengikuti tes kebugaran untuk menentukan siapa yang dapat direkrut jika terjadi konflik.
Kebijakan ini dinilai sangat kontroversial dan dikritik sebagai langkah awal menuju penerapan wajib militer penuh. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa aturan izin keluar negeri tidak memiliki sanksi, protes jalanan telah terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang ini. Warga khawatir bahwa ketentuan-ketentuan baru tersebut dapat membatasi kebebasan mereka dan mengarah pada militerisasi yang lebih luas di masyarakat Jerman.
