Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir-Saeid Iravani, menyerukan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk segera menghentikan sikap diamnya terhadap ancaman Amerika Serikat (AS) terhadap Iran serta pelanggaran sistematis hukum humaniter internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam debat terbuka DK PBB tentang "Perlindungan Warga Sipil" pada Rabu lalu.
Kegagalan DK PBB dalam Menghadapi Kejahatan Perang
Iravani menyesalkan kegagalan DK PBB dalam menjalankan tanggung jawabnya menghadapi kejahatan perang yang dilakukan oleh AS dan Israel selama serangan militer terhadap Iran. Ia mengecam AS dan Israel karena secara sengaja menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk sebuah sekolah dasar di kota Minab. Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya lebih dari 168 siswa dan staf sekolah.
Ancaman Berulang dari Presiden AS
"Dewan Keamanan tidak boleh berdiam diri atau acuh tak acuh terhadap ancaman berulang dan setiap hari yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk ancaman eksplisit untuk membombardir Iran hingga kembali ke Zaman Batu, untuk menghancurkan infrastruktur energi, ekonomi, dan industri negara, untuk menargetkan ilmuwan nuklir dan pejabat senior Iran, dan bahkan retorika yang menyiratkan penghancuran peradaban Iran," kata Iravani, seperti dilansir Press TV, Jumat (22/5/2026).
Ia menambahkan bahwa normalisasi ancaman kekerasan, tindakan agresi, dan retorika yang menghasut oleh anggota tetap DK PBB menciptakan preseden berbahaya bagi perdamaian dan keamanan global. Menurutnya, AS dan Israel, bersama pihak-pihak yang membantu dan memfasilitasi agresi mereka, harus memikul tanggung jawab hukum dan internasional secara penuh atas kejahatan keji terhadap bangsa Iran.
Seruan untuk Tanggung Jawab Hukum
"Tidak ada negara yang boleh berlindung di balik perlindungan politik sambil melanggar Piagam PBB dan menargetkan warga sipil tanpa hukuman," tegas Iravani. Ia mendesak komunitas internasional untuk kembali berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, termasuk kesetaraan kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa secara damai, serta penghormatan penuh terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara.
Seruan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS, dengan AS yang terus mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika terjadi konflik lebih lanjut. Iran menegaskan bahwa tindakan AS merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
