Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan terhadap usulan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, yang menginginkan agar setiap partai politik memperoleh minimal 13 kursi di DPR RI sebagai ambang batas parlemen. Usulan tersebut didasarkan pada jumlah komisi di DPR RI yang sebanyak 13 komisi.
PDIP Akan Berdiskusi dengan Semua Partai
Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan mengadakan diskusi dengan seluruh partai politik, termasuk partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Menurutnya, partai-partai non-parlemen juga memiliki hak untuk tetap eksis. Oleh karena itu, PDIP akan memperhatikan aspirasi semua pihak sehingga nantinya dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai angka ambang batas yang tepat.
“Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama,” ujar Hasto usai menghadiri peringatan hari buruh PDIP di Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).
Angka Ideal Akan Terbentuk Melalui Proses Politik
Mengenai angka ideal ambang batas, Hasto menilai setiap partai pasti memiliki keinginan masing-masing. Namun, ia meyakini bahwa angka yang tepat akan muncul melalui proses politik yang matang dan kajian yang mendalam. Ia menambahkan bahwa era reformasi telah menghasilkan banyak pemilu yang menunjukkan preferensi rakyat terhadap partai politik sudah sangat solid.
“Berapa angka yang ideal? Nah inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik tetapi juga melalui suatu kajian-kajian bahwa era reformasi ini telah menghasilkan berkali-kali pemilu yang seharusnya preferensi rakyat terhadap partai politik itu sudah sangat solid,” jelasnya.
Kedaulatan Rakyat Harus Dijaga
Hasto juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat di era reformasi. Ia mengingatkan agar tidak ada tekanan kekuasaan yang mengintervensi proses pemilu, seperti yang ia klaim terjadi pada Pemilu 2024 lalu. Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap independen dan tidak boleh diambil alih oleh kepentingan tertentu.
“Jangan sampai ada tekanan-tekanan kekuasaan sebagaimana terjadi pada pemilu 2024 yang lalu,” tegasnya.
Yusril: Ambang Batas 13 Kursi Agar Tidak Ada Suara Hilang
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI, yaitu 13 komisi, dijadikan sebagai ambang batas parlemen. Ia berpendapat bahwa partai-partai yang tidak mampu mencapai 13 kursi dapat membentuk koalisi gabungan dengan minimal 13 kursi atau bergabung dengan fraksi partai yang lebih besar. Dengan demikian, tidak ada suara pemilih yang terbuang sia-sia.
“Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah, itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril dalam pernyataannya, Kamis (30/4).
Ia menambahkan bahwa usulan ini cukup adil bagi semua partai karena tidak akan ada suara yang hilang. Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR, di mana isu ambang batas parlemen menjadi salah satu topik yang sensitif.
Sebelumnya, Partai Golkar juga mengungkapkan bahwa usulan Yusril mengenai ambang batas DPR pernah dibahas di Komisi II DPR. Proses revisi UU Pemilu masih berlangsung dan masih memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak.
