Warga Kalideres Murka, Pembangunan Krematorium Dimulai Tanpa Sosialisasi
Warga di kawasan padat pemukiman Kalideres, Jakarta Barat, dilanda kemarahan akibat pembangunan krematorium atau rumah abu yang dimulai tanpa sosialisasi yang jelas. Proyek ini telah memicu aksi protes keras dari ratusan warga yang merasa diabaikan oleh pemerintah daerah.
Penolakan Keras di Tengah Kepadatan Penduduk
JJ Halim, seorang pemukim di Komplek Citra Garden 2, menyatakan penolakannya terhadap pembangunan tersebut. "Saya sebagai warga kompleks Citra Garden 2 menolak keras pembangunan tersebut dikarenakan itu lokasi padat pemukiman, sekarang saja jalanan situ sudah macet banget," kata JJ melalui pesan singkat pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa lokasi pembangunan dikelilingi oleh fasilitas umum seperti sekolah, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), dan rumah sakit, yang dianggap tidak cocok berdampingan dengan krematorium. "Jadi sangat tidak layak kalau dibangun krematorium di lokasi, berada di tengah samping RS, SPBU dan sekolahan," tegasnya.
Ketiadaan Sosialisasi Memicu Kemarahan
Kuku Muliyanto, tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa dari total 2.000 kepala keluarga (KK), tidak satu pun yang dilibatkan dalam proses sosialisasi rencana pembangunan krematorium ini. Proyek tiba-tiba berjalan tanpa papan informasi izin bangunan yang jelas.
"Kami merasa tidak dianggap manusia. Tidak ada diskusi, tidak ada bocoran apa pun dari pemda maupun kelurahan. Tiba-tiba tanggal 9 Februari alat berat masuk, paku bumi masuk," ujar Kuku saat dihubungi via telepon.
Ia merinci poin-poin penolakan warga, termasuk tata letak bangunan yang berisiko karena berdekatan dengan Sekolah Dian Harapan (SDH), SPBU, dan pemukiman padat penduduk. "Titik letaknya sangat mengganggu. Pertama, ada pom bensin di sampingnya. Kedua, ada sekolah SDH. Ketiga, gerbang masuknya hanya berjarak 30 meter dari rumah warga, dan pemukiman padat hanya berjarak 100 meter. Ini sangat tidak masuk akal," tegas Kuku.
Kekhawatiran Dampak Jangka Panjang
Warga juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang jika krematorium beroperasi, seperti polusi suara dari sirine ambulans yang berpotensi terjadi selama 24 jam dan kemacetan parah akibat iring-iringan jenazah. Selain masalah lingkungan, Kuku menyoroti dampak ekonomi, termasuk penurunan nilai jual tanah dan bangunan di sekitar lokasi.
Respons Wali Kota Jakarta Barat
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengaku telah mendengar polemik terkait pembangunan krematorium ini. Namun, ia menyatakan belum mengetahui secara detail tentang aksi massa penolakan yang terjadi.
"Saya sudah mendengar terkait pro kontra tetapi belum mengetahui adanya rencana aksi massa atas hal tersebut, nanti saya koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan tanyakan kepada camat, lurah," ujar Iin saat dikonfirmasi terpisah.
Ia menegaskan bahwa jika ada pembangunan, seharusnya pihak pembangun telah melalui prosedur yang berlaku. "Saya belum mengetahui langsung. Tetapi sesuai ketentuan terhadap penggunaan aset pemprov harus melalui proses dan prosedur yang berlaku," jelasnya. Iin menyarankan agar tindak lanjut dikonfirmasi langsung ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
Aksi protes ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kalideres. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang transparan dan mempertimbangkan kembali kelayakan proyek ini.
