Wacana Pemotongan Gaji Menteri Belum Pernah Dibahas Secara Resmi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa wacana pemotongan gaji menteri hingga saat ini belum pernah dibahas dalam forum resmi pemerintah. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).
Pernyataan Airlangga dan Purbaya
"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga, seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut, termasuk menyangkut gaji dan tunjangan menteri, belum masuk dalam agenda pemerintah. Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada pihak yang pertama kali mengemukakan wacana tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengonfirmasi bahwa wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas. "Belum, belum," ujarnya. Purbaya menekankan bahwa keputusan akhir akan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," tambahnya.
Dukungan dan Perkiraan Besaran Pemotongan
Meski belum dibahas, Purbaya menyatakan tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Dia bahkan memperkirakan besaran pemotongan bisa mencapai sekitar 25 persen. "Kayaknya 25 persen deh," ujar Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).
Purbaya juga mendukung usulan tersebut sebagai bagian dari langkah efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," katanya menanggapi rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Langkah Efisiensi APBN di Tengah Ketidakpastian Global
Dalam konteks yang lebih luas, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah berencana menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung. Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026).
Fokus efisiensi akan menyasar pada program-program yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga muncul sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.
Menunggu Keputusan Resmi dari Presiden
Purbaya menegaskan bahwa dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait wacana ini. "Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," katanya.
Dengan demikian, wacana pemotongan gaji menteri masih berada dalam tahap awal dan belum memiliki kepastian hukum. Pemerintah tampaknya akan memprioritaskan efisiensi APBN melalui berbagai langkah, termasuk potensi pengurangan gaji pejabat tinggi negara.
